Yogyakarta, suarapasar.com – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sangat mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia (BI) maupun kinerja rekan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam mengawal serta mendukung peningkatan kapasitas UMKM lokal melalui penyaluran pembiayaan.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, dalam keynote speech-nya pada talkshow Business Matching Pembiayaan 2023 dengan tema ‘Digitalisasi UMKM: Peluang dan Tantangan Menuju UMKM Go Global’ di Kraton Ballroom 3, Hotel Marriott, Yogyakarta, Senin, 4 September 2023.
Beni berharap Koordinasi yang baik antar lembaga di DIY ini pun diharapkan dapat terus terjaga agar tercipta tata kelola pemda yang akuntabel dan kolaboratif, menuju Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DIY yang berdaya saing dan naik kelas.
“Adanya kegiatan Business Matching Pembiayaan 2023 ini pula diharapkan dapat menjadi sarana untuk menghubungkan UMKM potensial dengan lembaga keuangan bank maupun non bank,” katanya.
Menurut Beni, sebagaimana visi pembangunan RPJMD DIY yang ingin diwujudkan pada periode 2022-2027 yakni ‘Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi’, dalam upaya mendorong pengembangan UMKM DIY menuju digital, Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM menginisiasi platform SiBakul.
Sebuah platform digital pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta fasilitasi pemasaran produk UKM untuk memfasilitasi pembinaan dan pemasaran produk UKM DIY. Diskop UKM DIY juga telah menyediakan Teras Malioboro 1, dan Teras Malioboro 2, serta beberapa event untuk memasarkan produk UMKM.
“Tidak hanya itu, keberadaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa mampu memperbaiki struktur pembinaan UMKM dan koperasi yang ada di DIY. Salah satunya yaitu terselenggaranya mekanisme bebas ongkos kirim (ongkir) untuk pengiriman di luar DIY, maupun di luar negeri dengan pembiayaan dari Danais. Adanya mekanisme bebas ongkir pada platform SiBakul ini menyebabkan kapasitas UMKM mampu tumbuh sebesar 3,68% sampai dengan Agustus 2023, dengan UMKM lokal terdata sebanyak 346 ribu UMKM,” terangnya.
Diutarakan Beny, Pemda DIY juga senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Seperti dalam menjembatani dan mengembangkan UMKM berskala ekspor, telah terjalin koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Instansi terkait, serta Asosiasi melalui Forum Komunikasi Ekspor dan Impor sebagai langkah inovatif dalam mengurai permasalahan ekspor impor.
“Hingga saat ini, forum telah menangkap dan membahas berbagai isu, potensi, hambatan, dan tantangan dari sektor perdagangan. Khususnya ekspor impor dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi DIY,” kata Beny.
Selain itu, pengembangan kualitas SDM UMKM, Pemda DIY pun bekerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain yaitu Kadin DIY serta Direktorat Bina Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Binalavotas, Kementerian Ketenagakerjaan dengan menyelenggarakan Program Pemagangan pada sektor UMKM.
Kepala Perwakilan BI DIY, Ibrahim menyebutkan, pada triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi DIY mampu tumbuh 5,16. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,13. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh beberapa lapangan usaha utama di DIY seperti pertanian, penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta perdagangan, termasuk industri pengolahan.
“Lapangan industri pengolahan pada triwulan II 2023 kemarin tumbuh masih cukup tinggi dan merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi DIY. Berdasarkan karakteristiknya, industri pengolahan di DIY didominasi oleh skala usaha mikro dan kecil. Jadi termasuk dengan UMKM. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM ini telah menjadi penopang utama ekonomi DIY dengan mencapai 99,56,” tutur Ibrahim.
Ibrahim menjelaskan menguatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2023 tersebut merupakan salah satu momentum yang perlu dimanfaatkan bagi semua pihak, mengingat UMKM memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian. Ketahanan UMKM perlu dijaga dalam menopang stabilitas ekonomi dan kekuatan ekonomi sebagaimana tertuang dalam pilar kebijakan ekonomi dan inklusi keuangan dalam kerangka kebijakan Bank Indonesia yakni kebijakan makroprudensial.
“Namun demikian dalam upaya mendukung UMKM di DIY, terdapat beberapa tantangan yang masih kita hadapi, salah satunya adalah terkait dengan asimetrik informasi antara UMKM dengan lembaga keuangan. Di satu sisi terdapat keterbatasan kapasitas SDM UMKM dalam melakukan pencatatan misalnya keuangan, kemudian untuk lembaga keuangan itu juga memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi keuangan. Dalam hal ini UMKM yang siap dibiayai,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia pun melakukan pengembangan UMKM melalui tiga pilar yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. Pembiayaan kepada UMKM baik melalui perbankan atau lembaga keuangan ini merupakan hal terpenting agar UMKM dapat terus naik kelas dan membaik.
“Selain itu timbal balik keduanya merupakan bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi bagi seluruh pihak. Yang tentu saja akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan domestik bruto di daerah,” papar Ibrahim.
Ibrahim menambahkan, hingga tahun 2023, terdapat total 236 UMKM yang didampingi secara langsung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana 57 UMKM diantaranya tercatat dalam aplikasi SIKEPANG yaitu Sistem Informasi Monitoring Program Ketahanan Pangan.
Kantor Perwakilan BI DIY juga mendorong pengembangan UMKM dari berbagai sisi. Diantaranya yaitu dengan melakukan intermediasi melalui event seperti Karya Kreatif Indonesia, Festival Ekonomi Syariah (FESyar), Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), pengajuan anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) yang hingga saat ini telah beranggotakan 47 UMKM dari DIY. Demikian pula dengan menggelar salah satu flagship event dari Kantor Perwakilan BI DIY yakni acara Grebeg UMKM yang telah terselenggara sejak tahun 2017.
“Kami juga bekerja sama dengan halal center di UIN untuk pelatihan pendampingan proses produk halal atau PPH. Hasil saat ini sudah 5.788 sertifikat produk halal. Sinergi dan kolaborasi melalui kegiatan dan berbagai event termasuk berbagai kebijakan ini menjadi kunci penting untuk mempercepat pemulihan UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi termasuk di provinsi DIY. Terlebih lagi di masa ketiga ketidakpastian global saat ini yang tentu saja kita rasakan baik di level nasional maupun di level daerah,” ungkap Ibrahim.(wds,prg)
