Kulon Progo, suarapasar.com – Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol Arh Viki Herwandi, S.Sos., beserta Pasi Ops Kapten Arm Mashudi, mengikuti rapat koordinasi persiapan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kulon Progo, di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rabu, 18 Oktober 2023.
Kaban Kesbangpol Kulon Progo Budi Hartono, S.Si., M.Si., agenda rapat koordinasi hari ini adalah persiapan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kulon Progo. Situasi aman pemilu adalah target kita bersama, untuk teknisnya pemerintah menunjuk lembaga independen atau kelembagaan adhock yaitu KPU dan Bawaslu. Meski demikian Pemda juga berperan dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilukada antara lain dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk turut dalam partisipasi dibilik suara.
Dandim 0731/Kulon Progo menyampaikan bahwa kami sudah menjalin komunikasi dengan KPU dan Bawaslu, sudah ada perencanaan pengamanan penyelenggaraan pemilu. Kodim siap membantu dari sisi keamanann dan sisi lain yang masih masuk ketentuan terkait netralitas. Kita harus meningkatkan soliditas dan kami dari TNI berkomitmen untuk menjaga netralitas
Kabagops Polres Kulon Progo Kompol Budi Kustanto mengatakan, terkait Pemilukada dari KPU memang belum ada jadwal karena masih fokus pada pileg/pilpres, namun dari kepolisian sudah mempunyai SOP program operasi yaitu Ops Bina Waspada Progo, Ops Curas Progo dan Ops Mantab Brata Progo.
“Nanti akan ada posko bersama untuk merumuskan kebijakan agar tidak salah dalam kita melangkah,” katanya.
Kepala Bidang Anggaran BKAD Kulon Progo Sri Sugiarti menjelaskan bahwa tahapan pencairan anggaran Pilkada 2024 saat ini tinggal persiapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan mekanisme pencairan 40 persen pada tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada tahun 2024.
Plt. Ketua KPU Kulon Progo Yayan Mulyana, M.Si., berharap anggaran yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan akan disetujui, walaupun tahapan pilkada memang belum ditetapkan tetapi sudah disepakati dilevel pusat di bulan September 2023, bulan Januari 2024 sudah mulai pentahapannya.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto, M.Si., menyampaikan terkait pengawasan, Bawaslu ikut peraturan KPU, apa yang boleh dan yang tidak boleh, terutama ditahap kampanye.
“Kami juga sudah konsolidasi dan sosialisasi implementasi peraturan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 dengan para Panwas dan Stakeholder,” tambah Marwanto.(asw,prg)
