Jakarta, suarapasar.com : Pemda DIY menjadi salah satu dari tiga terbaik penerimaan Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023, Kategori Terbaik Pemerintah Provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Anugerah pelayanan publik tersebut diterima Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang diserahkan langsung Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik (MPP), Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS) dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 bertempat di Birawa Assembly Hall, Bidakara, Jakarta, pada Selasa (21/11/2023). Penghargaan serupa pun diterima Kabupaten Bantul untuk Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Raga Masyarakat (SIMANTAP SEJAGAT) dan Kota Yogyakarta untuk Jogja Smart Service (JSS).
Wakil Gubernur DIY menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada Pemda DIY atas prestasi yang telah diraih. “Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan bagi DIY dan tentunya menjadi motivasi kami untuk semakin meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat melalui pengembangan inovasi” jelasnya.
“Penghargaan ini wujud apresiasi terhadap praktik penyelenggaraan pelayanan publik prima. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan instansi pemerintah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan pelayanan,” tutur Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Menteri Anas mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk akselerasi kualitas pelayanan publik.
“ Pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik dengan digitalisasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Saya mengajak seluruh instansi pemerintah untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin berdampak bagi masyarakat luas,” tandasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PANRB menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah PEKPPP. Dari hasil evaluasi ini, maka akan dihasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai nilai atas kualitas pelayanan publik secara nasional.
“Berdasarkan hasil PEKPPP 2023, dihasilkan IPP sebesar 3,88 yang termasuk dalam kategori Baik. Dari hasil evaluasi didapatkan 61 unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) Kementerian/Lembaga (K/L) 26 UPP provinsi, 48 UPP kabupaten/kota dan 10 UPP BUMN yang mendapatkan kategori prima,” ungkapnya.
Pelaksanaan PEKPPP 2023 mempunyai perbedaan teknis dalam pelaksanaan evaluasi dibanding PEKPPP mandiri, dimana evaluasi unit UPP dilakukan biro/bagian organisasi masing-masing instansi kemudian validasi Kementerian PANRB. Evaluasi seluruh ruang lingkup pelayanan publik serta PEKPPP khusus.
Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada PermenPANRB No. 29/2022 tentang PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB No. 1/2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Terdapat ada 1.643 UPP pada lingkup kementerian, pemerintah daerah dan BUMN.
Guna mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik karena, Kementerian PANRB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Inovasi-inovasi terbaik ini tergabung dalam satu portal knowledge management system (KMS) melalui JIPPNAS
Kemudian penyerahan penghargaan terhadap penyelenggaraan MPP terbaik, pemantauan dan evaluasi sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta Top 45 Inovasi Terpuji KIPP 2023 dan lima pemenang Outstanding Achievement Public Service Innovation (OAPSI) 2023. Selain itu, juga dilakukan peresmian bersama 12 MPP dan peluncuran situs JIPPNAS.
Tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Wakil Ketua Komjen. Pol Agus Andrianto, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto serta Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini. Hadir pula para PPT Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PANRB serta para pimpinan instansi peraih penghargaan. (Ts/Fn)
Revitalisasi Pasar Tradisional Kulon Progo Harus Revolusioner
Kulon Progo, suarapasar.com : Pasar tradisional harus terus berbenah agar terus diminati masyarakat. Salahsatu sisi pembenahan dari infrastrukturnya.
Edi Priyono, Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo kepada reporter radii suarapasar mengatakan pasar tradisional sekarang harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Yakni pasar yang terbuka mudah diakses, termasuk ketersediaan parkir yang memadai, dan bukan sekedar megah dengan bangunan bertingkat-tingkat.
“Kecenderungan masyarakat sekarang itu kan belanja di tempat-tempat yang strategis dan mudah terjangkau alat transportasi artinya ketika pasar itu dibangun dengan model tertutup itu, justru malah mereka enggan untuk belanja di pasar ya kalau dimungkinkan malah pasar itu dibangun sekaligus los-los itu di depannya ada tempat parkir langsung jadi kendaraan di parkir di depan Los,” terang Edi di Tabebuya Kafe, Selasa, (21/11/2023).
Edi menegaskan revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan dan direncanakan pemkab Kulon Progo harus benar-benar sesuai kebutuhan. Bukan sebatas melakukan perbaikan namun juga melakukan penataan untuk keberlanjutan pasar tradisional itu sendiri. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan dan revitalisasi yang dikucurkan tidak berdampak signifikan pada kebangkitan pasar tradisional.
“ketika membangun pasar tradisional dengan sistem lantai 1 lantai 2 itu harus dihindari karena apa masyarakat itu sudah malas. Maunya yang simple. Tempatnya nyaman bersih yang penting itu , tidak perlu bangunan terlalu megah dengan berlantai-lantai,” tambah Edi.
Edi juga menyarankan pengelolaan pasar tradisional di Kulon Progo mencontoh penataan pasar tradisional di Kota Yogyakarta, misalnya Pasar Kranggan.
“Kalau Pasar Wates itu lantai duanya dibuat sentra kuliner kayak Kranggan itu banyak kuliner, orang tetap akan datang. Kan makan tetap dibutuhkan, dan mencari yang beda. Daripada sekarang dibiarkan banyak yang kosong losnya, hanya untuk mainan kucing, banyak tikus kan malah kotor dan kumuh. Jadi kotor banget kan. Selain infrastrukturnya, inovasi-inovasi ini juga harus dipikirkan,” tegasnya.
Anggota DPRD Kulon Progo lainnya, Yuliyantoro menyebut masih banyak pasar tradisional di Kulon Progo yang harus direvitalisasi.
Persoalan klasik anggaran yang terbatas tidak boleh menjadi halangan memajukan pasar tradisional.
“kita melihat pasar tradisional masih banyak yang perlu renovasi. Persoalannya klasik anggaran.Tapi jangan pantang menyerah,” kata Yuli
Selain itu, pembangunan pasar tradisional juga harus dilakukan dengan perencanaan yang mantap dengan tahapan yang jelas. Revitalisasi pasar ini pun harus revolusioner. Desain konstruksi pembangunan yang mengikuti perkembangan jaman sehingga benar-benar mewujudkan pasar tradisional yang aman, nyaman, dan diminati masyarakat.
“Kami mohon untuk perencanaan pembangunan agar revolusioner. Selaras kemajuan teknologi. Saya contohkan pasar tradisional dengan bentuk los pasar berdiri sendiri sendiri, yang menyebabkan air hujan masuk pasar pada waktu musim hujan. Dengan kemajuan teknologi, misal rangka baja, memungkinkan pasar yang luas bisa satu atap/ hanggar. Hanggar ini bisa dikerjakan bertahap menyesuaikan anggaran, yang penting perencanaan telah selesai. Selain itu sistem drainase, penempatan sampah, akan membuat pasar menarik di segala cuaca,” terangnya.
