Yogyakarta, suarapasar.com : Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menilai Ade Armando perlu belajar sejarah bagaimana NKRI ini terbentuk dan bagaimana peran Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Pakualam dalam berdirinya NKRI.
“Mengatakan Yogyakarta politik Dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Anak anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI,” kata Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, dalam siaran pers tertulisnya, Minggu, (3/12/2023).
Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, dari FPKS menjelaskan keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua eleman dan semua warga saat itu, hampir aklamasi waega DIY menghendaki disahkan nya Undang Undang Keistimewaan. Dan saat ini setelah disahkan dirasakan manfaat nyata nya bagi warga DIY. Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Yogyakarta. Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Paduka Pakualam adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan dengan UU Keistimewaan.
“Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI. Apalagi sebagai politisi mestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Jika memang demikian sebagai sikap politik ya silakan masyarakat menilai, tetapi saya tetap menilai statement itu tidak pantas dan menunjukkan kebodohan,” tegas Huda.
Huda menambahkan dalam praktiknya, ia yang hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD di DIY justru menemukan sikap yang sangat demokratis dan egaliter dari Ngarsa Dalem.
“Beliau mencontohkan sikap dan keteladanan sebagai pemimpin yang sangat berkelas, sangat egaliter dan demokratis,” lanjutnya.
Huda mendesak Ade Armando meminta maaf kepada masyarakat Yogyakarta atas pernyataannya tersebut.
“Sekali lagi saya minta pak Ade Armando minta maaf pada masyarakat Yogyakarta karena saya yakin banyak yang tersinggung, bukan hanya saya,” tekan Huda.
Sebelumnya, Politisi PSI, Ade Armando menyebut BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti adalah ironi. Karena menurutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.
Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61.
“Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan,” kata Ade Armando seperti dilihat dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).
“Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan,” jelasnya.
Ade Armando juga menyebut Ganjar Pranowo, ketika menjabat sebagai anggota DPR RI berperan menjadikan politik dinasti di Yogyakarta lewat undang-undang
“Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012, dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo,” lanjut Ade.
“Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat,” tambahnya.
Sementara itu, Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN) akan menggelar aksi rakyat DIY tangkap Ade Armando, penista sejarah Yogya, pada Senin, (4/12/2023), mulai jam 12 siang. Aksi titik kumpul di parkir andong Pasar Beringharjo, titik tuju Kantor DPW PSI DIY. (WDS/DRW)
