Yogyakarta, suarapasar.com : Forum Cik di Tiro, Yogyakarta menyampaikan sejumlah catatan penting terkait korupsi , hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.
Terkait penanganan korupsi, Forum Cik Di Tiro melihat terjadi kelumpuhan sistem dan gerakan anti korupsi.
” Indikatornya antara lain, tidak terbatas pada, amendemen undang-undang yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif; keterangan mantan ketua KPK, Agus Raharjo, yang diminta Presiden untuk menhentikan penyidikan perkara korupsi oleh Ketua DPR, Setya Novanto; ketua KPK, Firli Bahuri, telah ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi; dan pemakaman seorang terpidana korupsi di taman makam pahlawan di Batu, Malang,” kata Masduki, Forum Cik di Tiro, Yogyakarta , Minggu, (10/12/2023).
Selain itu, dari sisi HAM, terjadi pemberangusan hak asasi manusia.
“Indikatornya antara lain, tidak terbatas pada, pemberangusan kebebasan sipil, seperti yang menimpa Haris Azhar dan Fatia; pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional dengan mengambil properti rakyat dan penggunaan kekerasan; land grabing secara melawan hukum; lingkungan yang dirusak untuk kepentingan bisnis perkebunan dan pertambangan; hak kelompok minoritas terganggu, misalnya komunitas penghayat kepercayaan; dan kriminalisasi aktifis lingkungan yang memperjuangkan tanah dan ruang publiknya, kata Eko Riyadi, Anggota Forum Cik Di Tiro.
Dari sisi demokrasi , Forum Cik Di Tiro juga melihat telah terjadi kematian demokrasi.
“Indikatornya antara lain, tidak terbatas pada, “cawe-cawe” presiden bukan untuk kepentingan bangsa, tetapi untuk anaknya; narasi publik dibajak untuk kepentingan oligarki politik ekonomi dan kekuasaan; hukum digunakan untuk membajak demokrasi; hukum digunakan untuk menundukkan suara kritis publik; hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan; gagasan publik diganti dengan gimik; mobilisasi tokoh publik termasuk tokoh gerakan sosial dan kaum intelektual untuk kepentingan kekuasaan dan pelemahan gerakan rakyat; penggunaan aparatur keamanan untuk menundukkan masyarakat; over masculinity dan peminggiran suara perempuan dalam penyelesaian kasus-kasus publik; menurunnya indeks kebebasan pers ditandai, salah satunya, dengan kekerasan terhadap jurnalis; desentralisasi pemerintahan direbut dan diubah menjadi sentralisasi; TNI/Polri menyatu kembali dan berpotensi digunakan untuk kepentingan rezim; lembaga negara independen tidak lagi independen; prinsip rule of law hancur; penegakan hukum tidak bisa dibedakan dengan penegakan kepentingan politik; dewan perwakilan rakyat diisi oleh pengusaha dan artis, minus aktifis sosial publik; kesetaraan hak politik dirampas; sistem ekonomi yang1 sepenuhnya pro oligarki; terjadi kapitalisme kroni yang kronis; tertutupnya akses masyarakat miskin pada sumber ekonomi; dan arus modal mengalir ke sektor ekstraktif dan mematikan sektor industri publik,” terang Eko.
Untuk itu, Forum Cik Di Tiro mengajak masyarakat bergerak bersama untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, menghormati hak asasi manusia, dan menghidupkan demokrasi.
Forum Cik di Tiro terdiri dari Pusham UII, Forum LSM DIY , PR2Media , AJI Yogyakarta , SIGAB Indonesia, ICM , Gerakan Save KPK – Jogja , SP Kinasih , PUKAT FH UGM , Caksana Institute , LKiS , JCW, Lingkar Keadilan Ruang , Combine / CRI Warga Berdaya, IDEA, FNKSDA , KHM , LBH Pers Yogya dan Rifka Annisa.
