Yogyakarta, Keistmewaan yang dimiliki DIY menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga pendidikan tinggi dari beberapa negara, salah satunya Malaysia. Sekitar 18 mahasiswi Universiti Malaya berkunjung ke Pemda DIY pada Jum’at (12/1/2023).
Kunjungan kali ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, didampingi Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs Tri Saktiyana, M.si., Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY, Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara, dan Kepala Bagian Pelayanaan dan Umum Paniradya Keistimewan DIY, Arianti Luhur Tri Setyarini, S.H.
Pimpinan Universiti Malaya, Dr. Osman bin Md Rasyid menyampaikan bahwa (DIY) merupakan daerah yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
“Berbeda sekali dengan Negara Malaysia yang pemerintahannya adalah Kerajaan. Kunjungan ini adalah sebuah implementasi ilmu yang dipelajari pada Universiti Malaya tentang Politik Islam,” katanya.
Dr. Osman bin Md Rasyid menjelaskan dirinya merasa beruntung mendapat kesempatan bisa langsung bertemu dan diterima dengan baik oleh Sekda DIY beserta jajarannya.
“Kunjungan yang kami lakukan bertujuan agar mahasiswi dapat mengetahui secara langsung sistem pemerintahan Yogyakarta dan dapat memahami dari segi kebudayaannya, tidak hanya dari teori tapi dapat langsung melihatnya.” terangnya.
Sekda DIY, Beny Suharsono dalam sambutannya menjelaskan bahwa DIY memiliki lima kekhususan.
“Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur kedudukan, tugas , dan wewenang, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, Pertanahan, Tata Ruang. Di Indonesia khususnya Yogyakarta memiliki dua otonomi, satu tingkat kabupaten atau kota yang kedua di tingkat provinsi.” jelasnya
Sementara itu, Kepala Biro tata Pemerintahan Setda DIY, KPH Yudanegara menambahkan Yogyakarta juga memiliki keistimewaan yaitu pada tingkat desa, setelah dipilih oleh masyarakat kemudian dilantik oleh bupati, kepala desa langsung ditetapkan sebagai pemangku keistimewaan.
“Para kepala desa bertanggung jawab menjaga 4 urusan dari 5 urusan. Yogyakarta memiliki dana keistimewaan dari pemerintah pusat untuk membiayai 5 urusan tersebut, guna merantas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Yogyakarta. Reformasi desa merupakan visi misi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta, demokrasi bukan hanya sekedar angka tetapi bagaimana penataan birokrasi didalam pemerintahan,” jelasnya.
Pada diskusi yang dilaksanakan pada acara tersebut, para mahasiswi dari University Malaya diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal mengenai otonomi daerah Yogyakarta, diantaranya mengenai cara pemerintah Yogyakarta menarik partisipasi anak muda untuk mengikuti pemilu. Kedua, mengenai bagaimana pemerintah Yogyakarta dalam mengatur sistem pendidikan yang ada di sekolah. Ketiga, mengenai perbedaan keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta dengan provinsi yang memiliki keistimewaan lainnya.
Nur Hanna, salah satu mahasiswa Universiti Malaya menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Yogyakarta untuk mengetahui sistem-sistem pemerintahan yang ada di Yogyakarta karena sangat berbeda sekali dengan yang ada di Malaysia.
“Perihal bagaimana suatu daerah dapat berdaulat. Selain mengunjungi Pemda mereka juga mengunjungi beberapa fakultas untuk belajar tentang sistem pendidikan yang dijalankan” tuturnya.
