Sesuaikan Putusan MK Terkait Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur, Perda Pengisian Jabatan Gubernur Wakil Gubernur DIY Direvisi

Yogyakarta, DPRD DIY menyepakati revisi Perdais Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan Kedudukan, Tugas Kewenangan Gubernur Wakil Gubernur DIY.

Keputusan DPRD itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD DIY, Selasa, (26/3/2024) dengan agenda penetapan keputusan DPRD DIY terkait perubahan program pembentukan peraturan daerah/ perda istimewa DIY tahun 2024.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, Aslam Ridlo mengatakan perubahan propemperda didasari atas adanya surat usulan tiga raperda inisiatif Pemda DIY. Surat disampaikan

“Perubahan Propemperda memasukkan tiga raperda inisiatif Pemda DIY. Yaitu Raperda perubahan atas Perdais Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan Kedudukan, Tugas Kewenangan Gubernur Wakil Gubernur DIY. Raperda ini merupakan penyesuaian putusan MK No 88/ PUU-XIV/2016 terkait Daftar Riwayat Hidup Calom Gubernur , Wakil Gubernur DIY,” papar Aslam.

Selain itu dua raperda lain yang ditambahkan dalam propemperda 2024 yaitu Raperda RPJMD DIY 2025 – 2045,

dan Raperda perubahan ke tiga Perda Nomer 5 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida.

“Raperda perubahan ke tiga Perda Nomer 5 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida tersebut menjadi dasar hukum perubahan modal dasar PT Bank BPD DIY dari 4 trilliun menjadi 8 trilliun rupiah,” terang Aslam Ridlo.

Propemperda DIY awalnya ditetapkan pada 15 November 2023, kemudian perubahan pertama pada 31 Januari 2024. Dan dilakukan perubahan kedua diputuskan dalam rapat paripurna DPRD DIY, Selasa (26/3/2024).

“Perubahan kedua propemperda 2024 dilaksanakan pada triwulan kedua 2024,”kata Aslam.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengapresiasi langkah DPRD DIY menerima usulan tiga raperda inisiatif Pemda DIY masuk dalam program pembentukan peraturan daerah/ peraturan daerah istimewa DIY 2024.

” semoga raperda yang ditetapkan dalam propemperda dapat dibahas sesuai target dN berjalan lancar,” kata Paku Alam X.

Adapun keputusan Mahkamah Konstitusi No 88/ PUU-XIV/2016 menanggapi permohonan pengujian UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY terhadap UUD 1945 yang diajukan sejumlah 11 orang pemohon dari berbagai daerah.  

Gugatan terutama pada pasal 18 ayat 1 huruf m UUKeistimewaan DIY.

Para pemohon menganggap hak-hak konstitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konsitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan:”Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

Bahwa daftar riwayat hidup yang hanya menyebutkan kata “istri” jelas negara telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Negara tidak boleh mengatur apalagi memaksa hanya kata “istri” saja dalam pasal tersebut, sehingga seolah-olah hanya laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY.

Dalam amar putusannya MK menyatakan

1. Mengabulkan permohon para Pemohon untuk seluruhnya,

2. Menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.