Yogyakarta, suarapasar.com : Sejumlah fraksi DPRD DIY menyoroti rencana upaya Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan di DIY pada tahun 2025 mendatang.
Sorotan itu diantaranya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan,Fraksi PKS, dan Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD DIY dengan agenda pemandangan umum Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan RAPBD 2025, Kamis (31/10/2024).
Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD DIY atas RAPBD DIY 2025 Kamis (31/10/2024).
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksi dibacakan juru bicara, Andriana Wulandari mengatakan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah menetapkan Tema Pembangunan yaitu “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”
Dari Tema Pembangunan tersebut diatas, PDI Perjuangan melihat bahwa Pembangunan Daerah ditekankan pada tujuan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang dimaknai sebagai sebuah “Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran”.
“Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif tidak hanya sekedar dimaknai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, namun juga membuka akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan dari kelompok rentan pembangunan antara lain: masyarakat miskin, kaum disabilitas, lansia, perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat terdampak lainnya dari adanya pembangunan,” kata Andriana.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menetapkan Prioritas Daerah diantaranya penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan Antar Kelas Sosial dan Antar Wilayah, yang tentunya dalam kerangka upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan, merupakan niat mulia yang patut kita dukung bersama sebagai bentuk pengabdian kita semua kepada Tuhan, kepada Bangsa dan kepada Tanah air.
“Orang tidak dapat mengabdi pada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin.” Soekarno, 23 Oktober 1946,” lanjutnya.
Penyampaian pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY atas RAPBD DIY 2025
PDI Perjuangan berpandangan upaya penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi membutuhkan peran kolaboratif dari Pemerintah, DPRD, serta sektor dunia usaha terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menyerap hasil produksi masyarakat sebesar-besarnya.
“Sehingga skema pemberdayaan masyarakat berada dalam master plan yang berkelanjutan.Seberapa besarkah tingkat optimisme Pemerintah Daerah dalam mencapai target pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, terutama Penurunan Angka Kemiskinan, Angka Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah, mengingat berkurangnya Pendapatan dan Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya?” tuturnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Muhammad Syafii mempertanyakan perbedaan target penurunan angka kemiskinan pada APBD tahun 2024 sebesar menjadi 10,16% dengan target turun pada tahun 2025 dengan target 10-10,50.
Penyampaian pemandangan umum Fraksi PKS DPRD DIY atas RAPBD DIY 2025 Kamis (31/10/2024).
“mohon penjelasan langkah-langkah dalam penurunan angka kemiskinan dan usaha apa saja untuk menaikan pendapatan warga miskin di DIY?,” kata Muhammad Syafii.
Fraksi PKB dalam pandangan umum dibacakan Ketua Fraksi Tri Nugroho mengatakan tema pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 adalah “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” tentu dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY dalam mengatasi kemiskinan dan juga ketimpangan di DIY.
Penyampaian pemandangan umum Fraksi PKB DPRD DIY atas RAPBD DIY 2025 Kamis (31/10/2024).
FPKB DPRD DIY menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM yang merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global.
“Selain itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif saat ini. Maka dari itu, menurut kami (F-PKB) mengusulkan agar prioritas-sasaran serta program mengarah pada peningkatan SDM,” katanya. (Wds/drw)
