Kulon Progo, suarapasar.com : Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mendorong upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk terus di tingkatkan dengan melibatkan multi sektor.
Hal ini seiring dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kulon Progo.
Dari laporan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), di Kabupaten Kulon Progo, selama tahun 2023 ada 62 korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani, sedangkan untuk tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober ada 46 kasus. Untuk kasus KDRT tercatat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 terdapat 25 kasus dan di tahun 2024 tercatat 22 kasus.
Untuk itu, Siwi mengajak semua pihak mulai dari FPKK Kabupaten (OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha), Forum Anak, FPKK Kapanewon, satgas PPA, serta unit terdekat masyarakat yaitu keluarga untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pencegahan terjadinya kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kita bersama memiliki kekuatan untuk membuat perubahan dan berdiri bersama dan bertindak melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak apapun bentuknya,” kata Siwi pada peringatan acara Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berlangsung di Aula Adhikarto Kompleks Pemkab Kulon Progo, Selasa (17/12/2024).
Dikatakan Siwi, bahwa pemberantasan kekerasan bukan hanya tugas pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab semua masyarakat.
“Setiap individu, keluarga, lembaga pendidikan, media, dan seluruh sektor masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak,” kata Siwi.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulon Progo Drs. Lucius Bowo Pristiyanto melaporkan, dari data berbagai jurnal, dari tahun 2022 ke 2023 terdapat kenaikan angka kekerasan yang signifikan sampai dengan 30 persen.
“Kekerasan terhadap anak itu sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekatnya,” kata Bowo.
“Harapan kita semua ada kesadaran bersama dimasyarakat terhadap fenomena kekerasan pada perempuan dan anak perlu terus ditingkatkan. Caranya dengan terus melakukan edukasi terhadap mereka, sehingga dapat mencari solusi atau setidaknya meminimalisir,” harap Bowo.
Masyarakat pun didorong agar berani mengkomunikasikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sehingga bisa segera ditangani.
“Apalagi di tingkat kapanewon juga ada Satuan Tugas (Satgas) yang bisa menindaklanjuti laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaporkan,” ujar Bowo. (wds/drw)
