Kulon Progo, suarapasar.com : Kasus jual beli tanah di wilayah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo menimbulkan persengketaan. Pemilik tanah yang sebelumnya sudah menjual tanahnya, di kemudian hari merasa tidak rela ketika tanah tersebut dijual lagi ke orang lain dengan harga tinggi.
Pemilik tanah menggugat persoalan ini di pengadilan. Dengan tergugat F (pembeli pertama) serta pihak lain yang terlibat dalam jual beli, yakni notaris dan perbankan.
Kasus ini bermula ketika tanah seluas 4.000 m2 yang kini menjadi obyek sengketa awalnya merupakan milik IS warga Sendangsari. Tanah itu berpindahtangan ke F, warga Wates, pada 2015 dengan nominal pembayaran Rp 250 juta. Pasca pembelian, sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama, sehingga kepemilikan masih atas nama IS.
Permasalahan muncul ketika beberapa tahun kemudian, F menjual tanah tersebut dengan harga Rp 500.000 per m2. Nilai penjualan melonjak hingga 10 kali lipat dari pembayaran F kepada IS pada 2015. Mengetahui hal itu, IS merasa tidak terima dan kemudian mengklaim bahwa tanah tersebut masih miliknya. Sehingga terjadilah sengketa.
“Transaksi yang terjadi pada 2015 diklaimnya hanya pinjam uang, bukan jual beli tanah. Padahal, kami ada bukti-bukti jual belinya,” kata Kuasa Hukum F, Tamyus Rochman kepada wartawan di RM Pendopo Kafe, Wates, Senin (3/3/2025).
Tamyus menambahkan dalam gugatan tersebut banyak pernyataan yang tidak sesuai fakta. Pihaknya pun meminta agar pihak IS mencabut gugatan dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.
“Kami akan lawan, penggugat harus bisa membuktikan. Jika ternyata fitnah, maka akan kami tuntut balik,” tandas Tamyus.
Kuasa hukum F lainnya, Mahmud Riyadh menambahkan, dalam gugatannya di pengadilan, IS meminta agar kliennya membatalkan transaksi jual beli, memberikan uang ganti rugi Rp 1 miliar serta menyerahkan uang penjualan tanah sebanyak Rp 2.650.000.000.
“Padahal saat jual beli 2015 lalu, uangnya sudah diserahkan kepada penggugat. Jual beli sudah sesuai prosedur, hanya belum dibalik nama,” ucapnya.
Polemik jual beli tanah mengundang perhatian ormas Grib Jaya.
DPP Ormas Grib Jaya bahkan datang dari Jakarta ke Kulon Progo untuk membantu penyelesaian persoalan ini. Sebab, pihak tergugat kasus jual beli tanah tersebut merupakan anggota Ormas Grib Jaya.
Panglima Tim 17 DPP Grib Jaya, Nur Jaelani menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan kepada F yang dinilainya tidak bersalah secara hukum.
“Kami akan sampaikan ke penegak hukum agar memproses perkara ini dengan seadil-adilnya. Ketika ada anggota kami yang terjerat masalah, maka wajib bagi kami untuk membantu penyelesaiannya,” tegasnya. (wds/drw)
