Kulon Progo, suarapasar.com : Ketua DPRD Kulon Progo 2019-2024, Akhid Nuryati bersyukur dapat menyelesaikan masa jabatan dengan baik. Di penghujung masa jabatan DPRD Kulon Progo juga menyelesaikan Perda Perubahan APBD 2024 dan KUAPPAS 2025.
“Saya merasa sangat lega ya bahwa tugas-tugas sebelum mengakhiri masa jabatan terutama menetapkan APBD perubahan yang itu Insyaallah bermanfaat untuk masyarakat saya laksanakan dengan Insya Allah juga dengan segala baik .
ya kalau soal kemampuan anggaran ya karena kita semua tahu kondisinya,” kata Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kulon Progo 2019-2024 usai rapat paripurna di DPRD Kulon Progo, Kamis, (8/8/2024).
Di sisi lain, Akhid mengakui masih ada sejumlah ganjalan, impian dan keinginan yang belum terwujud di masa jabatan DPRD Kulon Progo 2019-2024. Salah satunya persoalan pengentasan kemiskinan.
“Kami yang agak juga merasa apa ya ganjelan itu penurunan angka kemiskinan kita. Kan sudah dideclare oleh BPS ya kemarin untuk yang survei Maret itu ternyata penurunannya kan hanya 0,02%. Ini membikin kami semakin apa ya sedih gitu loh karena ternyata Walahh kegiatan yang sudah bahasa Jawanya itu nibo-nangi kita lakukan untuk pengentasan kemiskinan ternyata tidak juga menghasilkan buah yang baik. Nah ini yang membikin kami semakin sedih,” ungkapnya.
Berbagai persoalan lain juga masih menjadi PR besar.
beberapa program prioritas pun harus dikurangi pagunya Karena untuk memenuhi mandatory spending yang lainnya
Beberapa hal yang kita pingin sebetulnya belum bisa terwujud. Seperti yang selalu digaungkan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo soal infrastruktur yang terutama juga kalau masih ingat eh pokir DPRD RPJMD 2017-2022 tata kelola air ini belum selesai loh. Sudah dilanjutkan dengan RPd, ini pun juga belum. Bahwa saya masih ingat betul bagaimana kita itu punya cita-cita yang luhur mengurutkan tata kelola air terutama air yang digunakan untuk produktivitas pertanian, nah embung di wilayah utara, menaikkan debit dari Kalibawang itu sampai saat ini masih menjadi impian dan cita-cita bahkan sampai akhir periode ini pun belum bisa tercapai,” tutur Akhid yang juga Anggota DPRD DIY terpilih periode 2024-2029.
Akhid menambahkan persoalan lain yang belum selesai yaitu terkait program penataan kawasan selatan.
“Bahkan kemarin hal yang sangat kita idam-idamkan perolehan dana intensif fiskal sebesar 4,5 Miliar untuk pembangunan jalan penghubung dari Jangkaran ke Pantai Congot, ternyata juga tidak diizinkan oleh Angkasa Pura. Ini menambah daftar panjang kurang berhasilnya Kulon Progo. Padahal sebenarnya ini kan matching dengan misinya Pak Gubernur pengembangan kawasan selatan dan itu akan menjadi primadonanya pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dalam tanda kutip PAD loh ini. Tapi ini meleset juga,” urainya lagi.
Kesedihan yang dirasakan Akhid juga terkait optimalisasi pajak bumi dan bangunan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil.
“Saya berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman pemda bahwa untuk optimalisasi pajak bumi dan bangunan yang harusnya itu berpihak kepada masyarakat kecil. Pendataan terhadap bangunan kalau yang bertambah bangunan ini kan pasti orang menengah ke atas,” katanya.
Disisi lain menurut Akhid, penurunan PAD dari pajak bumi bangunan Bandara YIA menjadi kerugian bagi masyarakat Kulon Progo.
“Terhadap pajaknya bandara ini kan kerugian yang sangat besar untuk masyarakat Kulon Progo kita harus kehilangan, kita harus mengembalikan pajak mereka yang sudah dibayarkan ke kita. kemudian di dalam kemarin tata kelola penganggaran di KUAPPAS murni 2025 itu juga harus kita ubah-ubah di bagian PAD karena pendapatannya berkurang dari pajak bandara,” jelas Akhid, politisi PDI Perjuangan.
