Yogyakarta suarapasar.com : Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X membantah telah menerima permintaan maaf secara langsung dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, saat pertemuan kegiatan penyerahan sertifikat tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (07/12/2023) kemarin.
Pernyataan ini disampaikan Sri Sultan pasca munculnya keterangan tertulis dari PSI yang menyatakan Sultan memberikan maaf pada Ade Armando terkait politik dinasti DIY yang menimbulkan kegaduhan pasca Raja Juli meminta maaf.
Dalam keterangan tertulis tersebut, Raja Juli juga menyebutkan Sultan telah menganggap masalah Ade Armando selesai dan tidak perlu diperbesar. Sultan juga meminta masalah itu dibiarkan saja berlalu mengikuti waktu tanpa perlu ada pernyataan dan aksi baru yang justru akan memicu kericuhan baru di tengah masyarakat.
“Aku pertemuan ki karo wakil menteri [ATR/BPN], nggak nggak ada [pembicaraan soal permohonan maaf PSI terkait ade armando],” kata Sultan Hamengku Buwono X kepada wartawan di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Jumat , (08/12/2023).
Sultan juga menegaskan dirinya tidak mengenal Raja Juli sebagai Sekjen PSI saat Raja Juli datang kepadanya secara singkat usai mendampingi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.
Dalam pertemuan selama kurang lebih 10 menit itu pun, mereka hanya fokua membicarakan kerjasama dalam hal pertanahan.
Tidak ada pembicaraan permintaan maaf secara langsung seperti yang disampaikan Raja Juli kepada Sultan seperti dalam. Sultan hanya mengetahui adanya permintaan maaf Ade Armando dari media sosial (medsos).
“Ya memang minta maaf [tapi tidak langsung] di youtube juga ada. Ndak, ndak ada [permintaan maaf secara langsung], mungkin secara terselubung ya juga bisa tapi kan saya nggak ngerti kalau [raja juli] itu sekjen PSI, tadinya,” tandasnya.
Sebelumnya politisi PSI, Ade Armando dituntut meminta maaf pada Sri Sultan HB X dan warga Yogyakarta, setelah pegiat medsos tersebut menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan praktek politik dinasti.
Politik dinasti DIY itu disampaikan dalam unggahannya medsosnya saat mengkritik unjukrasa mahasiswa UGM dan kampus lain pada 2 Desember 2023 lalu.
