Coklit Pemilih Pilkada Dimulai, GOW Kulon Progo Ingatkan Perempuan Gunakan Hak Pilih dan Dipilih

Coklit Pemilih Pilkada Dimulai, GOW Kulon Progo Ingatkan Perempuan Gunakan Hak Pilih dan Dipilih

Kulon Progo, suarapasar.com : Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada serentak November 2024 telah dimulai pada Senin, 24 Juni 2024. Komisioner KPU Kulon Progo terjun langsung melakukan coklit ke sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Kulon Progo.

 

Komisioner KPU, Hidayatut Thoyibah didampingi PPK, PPS, pantarlih melakukan coklit di kediaman Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kulon Progo, Rismiyati di Gadingan, Wates, Kulon Progo pada Senin, (24/6/2024) sore.

 

Rismiyati menjelaskan sebagai Ketua GOW ia ditunjuk coklit perdana hari pertama mewakili organisasi perempuan.

 

“Saya ditunjuk untuk perwakilan dari tokoh masyarakat unsur organisasi perempuan. Kebetulan saya sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kulon Progo jadi untuk mewakili tokoh masyarakat di perempuan gitu,” terang Rismiyati kepada reporter Radio Suara Pasar, Senin sore.

 

Menurut Riris setelah coklit ia mendapatkan kertas data pemilih sesuai KK. Petugas juga memasang stiker informasi sudah di coklit di dinding bagian depan rumahnya.

 

“Tadi sudah dilaksanakan coklit oleh KPU kemudian kami sudah diberikan berkas formulir warna putih coklit ya, yang nama-nama yang ada di KK sudah tertulis di sini. Saya ada tiga keluarga nama yang ada di sesuai KK ini. Kemudian sudah ditempel juga di depan pintu itu sebagai tanda sudah dicoklit,” lanjutnya.

 

Menurut Rismiyati, GOW Kulon Progo siap mendukung suksesnya pilkada serentak 2024. Pihaknya juga terus mengajak perempuan untuk menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara pilkada nanti.

 

“GOW selalu bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait ya kita ada Kesbangpol, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas sosial itu juga yang mengampu kami. Ada pelatihan atau pendidikan politik bagi perempuan. Jadi untuk supaya perempuan itu aktif dalam proses legislatif atau yang Pilkada di 2024 ini. Perempuan menggunakan suaranya secara aktif karena perempuan memiliki suara yang luar biasa untuk keterwakilan aspirasi para perempuan. Jadi perempuan harus tetap memilih aktif di Pilkada di bulan November 2024,” tandasnya.

 

Rismiyati juga mendorong kader-kader perempuan yang memang memiliki kompetensi yang layak untuk berani bersaing dalam pilkada. Selain memiliki hak memilih, perempuan juga memiliki hak yang setara untuk dipilih dalam pilkada.

Menurut Rismiyati kapasitas, kapabilitas, kompetensi yang memadai wajib dimiliki perempuan yang hendak maju dalam bursa Bupati / Wakil Bupati Kulon Progo. Jangan sampai hanya digunakan sebagai pelengkap status asalkan perempuan tapi tidak dibekali kemampuan yang mumpuni.

 

“Sejauh ini untuk pemilihan kepala daerah memang belum terdengar ada suaranya perempuan yang akan ikut ya. Tapi ya mungkin masih bergerak ini ya untuk pilkada di 2024 ini kan dinamis ya, belum tahu nanti kedepannya. Ya kalau memang ada perempuam yang mumpuni yang kompeten itu ya baguslah maju untuk perwakilan perempuan. Jadi sekarang karena kita mau menggunakan hak pilih yang sama, hak dipilih yang sama sebagai wabup atau bupati. Dengan catatan kalau memang ada yang merasa mampu, mempunyai kompetensi ya, tidak hanya sekedar mengatasnamakan perempuan. Kalau memang ada perempuan itu mempunyai kapasitas yang baik kompetensi yang luar biasa itu bagus gitu, tapi sekali lagi catatannya tidak hanya karena perempuan saja gitu ya, tidak hanya sekedar syarat, tetapi memang mempunyai kemampuan untuk duduk menjadi pemimpin Kulon Progo apa itu jadi wakilnya atau bupatinya,” tegasnya.

 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY melantik sebanyak 10.784 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) di DIY, Senin (24/6/2024).

 

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan para petugas itu akan mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada di 5 kabupaten/ kota se-DIY secara serentak.

 

“Kabupaten Sleman menjadi yang terbanyak yakni 3.000 petugas, lalu disusul Kabupaten Bantul sebanyak 2.847 orang, Gunungkidul sebanyak 2.320 orang, Kulon Progo sebanyak 1.383 orang dan Kota Yogyakarta sebanyak 1.234 orang. Adapun masa kerja Pantarlih itu selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024–25 Juli 2024,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *