Kulon Progo, suarapasar.com : Sejumlah tokoh warga dari Kalurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo menyampaikan aspirasi di DPRD Kulon Progo, Selasa, (11/6/2024) sore.
Warga meminta kejelasan berkaitan dengan kelanjutan pembangunan jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo.
Plt Jagabaya Kalurahan Hargomulyo, Amin Nugroho menjelaskan wilayah Hargomulyo yang akan terdampak pembangunan jalan tol, beberapa lokasi sudah dipatok, namun kemudian ada informasi perubahan trase tol. Kondisi ini membuat warga resah, karena harus memikirkan ulang terutama terkait pemindahan makam, tanah wakaf serta sekolah yang terdampak.
“Masyarakat meminta kejelasan, jadi atau tidaknya pembangunan tol di Hargomulyo,” ucap Amin usai menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kulon Progo, Selasa, (11/6/2024).
Menurut Amin, informasi terkait keberlanjutan pembangunan jalan tol di wilayahnya masih simpang siur. Bahkan muncul kabar, pembangunan tol hanya berhenti di Kapanewon Wates. Padahal sejumlah bidang tanah milik warga di Kalurahan Hargomulyo juga telah dipasangi patok untuk jalan tol.
Informasi lain yang diterima masyarakat juga mengenai bergesernya trase tol. Jika trase tol bergeser tentu warga dan bangunan yang terdampak pun bisa jadi berganti. Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya mendukung pembangunan tol menjadi kecewa dan juga resah.
“Masyarakat jadi bertanya-tanya ke kalurahan karena informasi tidak jelas,” ucapnya.
Amin menambahkan berdasar informasi yang berkembang bahkan terdapat warga yang sebelumnya terdampak tol telah meminjam uang ke bank guna persiapan pindahan dan membangun rumah baru.
“Informasi tentang rencana pembangunan jalan tol yang tidak jelas membuat masyarakat kebingungan dalam menyikapi,” katanya lagi.
Tokoh masyarakat Hargomulyo, Ahmad Subangi meminta DPRD menjembatani warga untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait jalan tol, dan meneruskan aspirasi warga ke pihak terkait yang kompeten.
“Misal pemakaman yang rakyat biasa kenapa harus kena dan harus pindah, padahal disitu ada makam yang bangun masjid, sementara makam yang lain bisa dihindari, ini kan tidak adil, soal tanah wakaf juga tidak mudah asal cari ganti tanahnya, ada fiqihnya tidak mudah, terus juga ada yang nanti dengan jalan tol ini sekolahnya tidak terdampak tidak tergusur, tapi akan ada di seberang jalan tol yang kemudian jauh dari warga, karena pemukiman warga di sisi lainnya, ini juga harus ada solusinya,” katanya.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati menyatakan akan menindaklanjuti hasil audiensi warga dengan nota dinas yang disampaikan ke DPRD DIY, untuk meminta kejelasan dari berbagai stakeholder mengenai kelanjutan pembangunan tol di sisi barat Kulon Progo.
“Kami akan melakukan audiensi ke DPRD DIY dan Dinas terkait untuk menanyakan hal ini agar mendapat keterangan untuk disampaikan ke masyarakat, tidak hanya keterangan beberapa hal harus dimintakan, misal minta dais untuk membangun aksesabilitas ke sekolahan,” kata Akhid.
DPRD Kulon Progo berupaya menjembatani perihal teknis yang berdampak pada masyarakat. Terutama konsep pembangunan tol yang awalnya diwacanakan dibangun secara elevated atau melayang, namun kemudian rencana sekarang dibangun secara at grade sehingga kawasan yang terdampak semakin luas.
“Dulu penjelasan Pak Gubernur kan jalan tol akan lewat atas sehingga soal makam dsb tidak meresahkan tidak ada tanah yang tergusur paling kan hanya bisa tidak semuanya hanya kaki kakinya saja tidak semua tanah tergusur, tapi kan sekarang berbeda,” katanya.
Akhid juga menegaskan belajar dari kasus pembebasan tanah sebelumnya di kalurahan terdampak pembangunan JJLS, yang hingga sekarang pencairan ganti untung belum juga terealisasi padahal tahapan telah selesai di penilaian bidang tanah, hingga munculnya nominal ganti untung, maka informasi mengenai kelanjutan pembangunan tol ini harus bersifat konkrit.
“Kami punya pengalaman JJLS, sudah banyak sekali warga yang menjaminkan estimasi pendapatan ke bank pemerintah atau bank swasta untuk dialihkan, baik untuk investasi untuk membangun bangunan hunian baru karena huniannya akan terkena dampak jjls. Namun sampai sekarang belum cair juga. Nah untuk jalan tol ini harus disikapi pemda jangan sampai terjadi lagi korban tol seperti kasus jjls. Harus disikapi semua upaya pemerintah semua advokasi misalnya pinjaman BRI refleksi harus dilakukan seperti pada saat covid 19. Karena ini kan sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat,”tandasnya.
