Yogyakarta, suarapasar.com : Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dilaksanakan di DIY.
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan hingga saat ini, Pemda DIY belum mendapatkan Juklak dan Juknis dari pusat.
Meski begitu, sebenarnya persiapan sudah selesai. Pemda DIY telah melakukan realokasi 2,5% dari total APBD DIY untuk mengakomodir program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan realokasi ini, alokasi anggaran yang disiapkan Pemda DIY untuk MBG mencapai 42 miliar rupiah.
“MBG merupakan kewenangan pusat dan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Untuk pelaksanaan kami menunggu juklak dan juknisnya,” ungkap Ni Made di Kantor Bappeda DIY, Senin (06/01/2024).
Ni Made menjelaskan, Pemda DIY juga telah melakukan koordinasi dan pemetaan untuk melaksanakan program makan bergizi. Termasuk kesiapan sektor pertanian, perikanan, distribusi dan perdagangan sehingga dipastikan DIY mampu menyuplai bahan baku pangan program MBG ini.
“Seperti misalnya beras, DIY dipastikan aman. Dari estimasi kebutuhan sekitar 10,6 ribu ton/tahun. Sementara total produksi DIY sedikitnya 546 ribu ton/tahun. Sayur mayur pun demikian, meskipun tidak dapat dicukupi oleh pertanian, namun sudah didukung dengan suplai daerah di sekitarnya,” katanya.
“Secara aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan ini sangat mudah ya, karena di mana-mana ada pusat-pusat penjualan atau pusat pasar-pasar tradisional untuk memenuhi dari sisi bahan baku,” imbuhnya.
Ni Made menegaskan Pemda DIY siap melakukan kick off program MBG jika petunjuk teknis dan implementasi di lapangan termasuk sasaran sudah diterima.
“Ada 3 SPPG di DIY yang kalau menurut informasi awal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung jawab ada 40 orang melayani 3000-an penerima. Setahu kami pilot project untuk program ini hanya di Kulon Progo saja. Tetapi per 6 Januari ini kami belum terinfo secara detail di mana saja,” tandas Ni Made.
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan alokasi anggaran untuk MBG diharapkan tidak menggeser alokasi anggaran untuk program prioritas.
“Apa saja yang digeser apa saja, kami tidak dilibatkan. Jika dilibatkan, kami pasti ada prioritas. Harapannya yang digeser bukan yang urgent. tapi mana yang urgen dan mana yang bukan, juga sulit,” kata Nuryadi di DPRD DIY, Senin, (7/1/2025).
Nuryadi juga berharap program tepat sasaran.
“Mudah-mudahan anggarannya sampai ke yang berhak menerima,” jelasnya. (wds/drw)
