Yogyakarta, suarapasar.com – DIY telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 0,9% pada tahun 2022 menjadi 16,4%, dari 17,3% pada tahun 2021.
Meski begitu, Pemda DIY masih akan terus menggencarkan upaya penurunan stunting agar dapat mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, di Hotel Santika Premiere Jogja, Jetis, Yogyakarta, Kamis, 7 September 2023.
“Meskipun kita telah membuat kemajuan, perlu kita perhatikan bersama, salah satu yang paling penting adalah kolaborasi lintas sektor. Meskipun belum ada alat ukur dan tolak ukurnya, namun dapat kita rasakan bahwa kolaborasi lintas sektor masih dirasa kurang. Banyak sekali stakeholder atau sektor-sektor yang ada itu bergerak sendiri-sendiri. Tentu akan lebih efektif jika bisa dilaksanakan secara bersama-sama,” kata KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur DIY.
Paku Alam X menyebut kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam percepatan penurunan stunting. Kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, dan sektor-sektor lainnya harus bekerja bersama-sama dalam harmoni untuk mencapai target penurunan stunting.
“Saya pada kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada BKKBN, OPD di DIY dan juga Kabupaten/Kota, serta seluruh pihak yang telah berinovasi dan bergerak dengan program-program yang sangat baik dalam upaya penurunan stunting. Kerja keras dan dedikasi Bapak dan Ibu sangat berarti dalam mencapai hasil yang telah kita raih saat ini,” lanjutnya.
Selain itu, upaya mempercepat penurunan stunting juga dapat dilakukan DIY dengan membangun network dengan daerah-daerah lain.
“Mungkin secara general kita dianggap terbaik. Tapi belum tentu, daerah lain juga mungkin punya skema-skema penanganan yang kita tidak punya. Dan kalau itu kita gabung tentu menjadi lebih baik,” tutur Paku Alam X.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani menjelaskan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 digelar untuk memperkuat komitmen dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting DIY dan perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-DIY.
Menurut Andi, berdasarkan dokumen atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD DIY tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Gubernur Nomor 26 Tahun 2022, target penurunan prevalensi angka stunting di DIY adalah sebesar 15,1% untuk tahun 2023.
“Tentunya akan ada upaya-upaya yang strategis yang akan kita lakukan bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kabupaten kota dalam menjamin target sebesar 1,3% yang akan kita turunkan dari Tahun 2022 untuk tahun 2023,” papar Andi.
Sebagai bagian upaya mempercepat penurunan stunting di DIY ini, sejak tahun 2022, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di semua tingkatan wilayah. Selain itu, juga sudah terbentuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting, Tim Audit Kasus Stunting, dan Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY.
“Tim Pendamping Keluarga menjadi ujung tombak di lapangan yang memiliki salah satu tugasnya adalah memastikan memberikan pendampingan kepada keluarga risiko stunting. Diantaranya yaitu calon pengantin, ibu hamil, kemudian adalah ibu yang memiliki baduta,” imbuhnya.
Jumlah Tim Pendamping Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri berjumlah 5.556 personel. Persebarannya antara lain yaitu pada Kabupaten Bantul berjumlah 1.218 personel dan sebanyak 1.068 personel pada Kabupaten Gunungkidul. Sementara pada Kabupaten Kulon Progo berjumlah 687 personel, Kabupaten Sleman berjumlah 2.088 personel, dan Kota Yogyakarta sebanyak 495 personel.
Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan komitmen dan rencana program/kegiatan serta rencana koordinasi dan konsolidasi lintas sektor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY. Berbagai pihak yang turut menandatangani komitmen tersebut antara lain yaitu, Wakil Gubernur DIY selaku Ketua Pelaksana TPPS DIY dan perwakilan dari DPRD DIY, Kemenag DIY, DP3AP2 DIY, Forum TJSLP DIY, DPKM UGM, dan TP PKK DIY.(wds,prg)
