Yogyakarta, suarapasar.com : DPRD Kota Yogyakarta menggelar Rapat Paripurna pada Jumat 16 Agustus 2024 dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi Pidato Kenegaraan terakhir Presiden Jokowi karena masa jabatannya akan segera berakhir.
Presiden menyampaikan capaian yang telah diraih selama 10 tahun memimpin RI. Mulai dari proyek industri pengolahan dan pemurnian (smelter) atau hilirisasi untuk komoditas nikel, bauksit, dan tembaga yang mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja, meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama 8 tahun terakhir.
Selain itu, proyek infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, waduk, irigasi. Serta pembangunan indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar.
Menanggapi Pidato Presiden, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat dari F Partai Gerindra mengatakan mengapresiasi seluruh kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode. Berharap keberhasilan program-program yang sudah dijalankan dapat diteruskan ke depannya.
“Kami mengapresiasi capaian pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan ini di akhir masa jabatan beliau, telah terpilih pemimpin baru, harapannya tentu akan terus melanjutkan apa yang sudah menjadi pondasi pembangunan Presiden Joko Widodo bisa diteruskan,” jelas Sinarbiyat Nujanat.
Rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta dipimpin Ketua sementara FX Wisnu Sabdono Putro, Wakil Ketua Sinarbiyat Nujanat diikuti anggota DPRD Kota Yogyakarta, Forkompinda dan OPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
DPRD Kota Yogyakarta juga menggelar Rapat parpipurna mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut.
Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun Rupiah, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- dacrah dan memperkokoh kerjasama antar-dacrah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik.
Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505.4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan. melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.
Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%-5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7-8%. Rasio gini dalam kisaran 0,379-0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115-120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105-108. (wds/drw)
