Yogyakarta, suarapasar.com : Rapat paripurna DPRD DIY dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 digelar Selasa, 22 /8 /2023.
Seluruh Fraksi DPRD DIY dalam pemandangan umum fraksinya mempertanyakan penanganan kemiskinan di DIY.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan lebih rinci terkait proyeksi kenaikan pendapatan yang mencapai Rp66,47 miliar dan penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp43,6 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan terhadap perubahan yang terjadi pada prioritas pembangunan daerah yaitu pemulihan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan serta penjelasan detail akan penyesuaian belanja terkait masalah penanganan persampahan di TPA Piyungan DIY.
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Imam Taufik, juga memberikan beberapa pertanyaan terkait kenaikan Pendapatan Daerah, perolehan pajak daerah dan retribusi daerah hingga alokasi belanja dalam perubahan untuk berbagai program. Imam juga menanyakan terkait target kinerja yang ingin dicapai dalam perubahan anggaran ini.
Juru Bicara Fraksi PKS Imam Taufik menyampaikan Pandangan Umum Fraksi (tangkapan layar youtube DPRD DIY)
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN, Atmaji, meminta penjelasan terkait penentuan target Pajak Daerah dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan serta alasan adanya penurunan biaya belanja pada perubahan APBD.
Atmaji, Juru Bicara Fraksi PAN DPRD DIY menyampaikan Pandangan Umum Fraksi (tangkapan layar youtube DPRD DIY)
“Fraksi PAN menanyakan strategi apa yang akan diterapkan untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Williamson, dan Tingkat Kemiskinan di DIY,” tutur Atmaji.
Dari Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto, meminta penjelasan lebih detail terkait tingkat kemiskinan di DIY, langkah apa saja yang dilakukan dalam perubahan APBD ini agar capaian target APBD 2023 tercapai dan seberapa besar anggaran yang bisa dipergunakan untuk merubah mindset menimbun sampah menjadi mengolah sampah baik di hulu hingga di hilir.
“Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menanyakan terkait program apa saja dalam perubagan APBD yang ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY,” katanya.
Sedangkan Fraksi PKB melalui juru bicara Hifni Muhammad Nasikh memberikan pandangan umumnya yang fokus pada penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan daya saing dengan mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi di masyarakat.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Nurcholis Suharman, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD 2023, asumsi ekonomi makro yang diajukan Pemda DIY adalah pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,13% – 5,4%, angka kemiskinan sebesar 10,66% dan inflasi sebesar 4,74% .
“Karena hal tersebut, Fraksi Golkar menanyakan terkait upaya dan asumsi apa yang menyebabkan Pemda DIY menurunkan target pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan menekan laju inflasi serta meminta penjelasan lebih lanjut terkait BTT,” tegas Nurcholis.
Sedangkan Widi Sutikno dari Fraksi NasDem-PSI-PD mengingatkan bahwa kenaikan pajak merupakan tambahan pendapatan, sisi lain berakibat pada lingkungan udara yang akan mengalami penurunan kualitas.
“Oleh karena itu Pemerintah DIY perlu untuk terus bekerja keras menjaga lingkungan tetap berkualitas. Terlebih Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu agenda pembangunan yang belum memenuhi target RPJMD,” kata Widi.
Selain itu dalam penyampaiannya, Widi juga mengingatkan kepada Pemerintah DIY untuk senantiasa menggunakan alokasi anggaran untuk menunjang target pokok pembangunan di DIY yaitu penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan Masyarakat.
“Kami mengingatkan betapa petingnya alokasi anggaran untuk menunjang target pokok pembangunan di DIY yaitu penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan Masyarakat,” imbuh Widi. (wds,prg)
