Yogyakarta, suarapasar.com – Selasa, 8 Agustus 2023, Koperasi harus merubah tata kelola dari konvensional menjadi modern, dengan tetap tanpa kehilangan jati dirinya. Bukan sekedar slogan saja, komitmen untuk menjaga stabilitas koperasi sebagai soko guru perekonomian wajib dilakukan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hal demikian pada Gebyar Koperasi Istimewa dan Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, di Royal Ambarrukmo Hotel, Sleman. Pada Gebyar Koperasi tersebut, Sri Sultan mengukuhkan Andi Ritamariani sebagai Kepala Perwakilan BKKBN DIY.
Jiwa berkoperasi perlu dibangkitkan dalam konteks kekinian, dengan syarat mau berubah. Diperlukan rethinking terhadap tata kelola koperasi, melalui transformasi menjadi koperasi yang tangguh, benar-benar milik bersama, dan mampu menjawab persoalan masa depan.
Gubernur DIY sangat mendukung upaya-upaya kreatif tentang transformasi perkoperasian, seperti penumbuhan koperasi modern, amalgamasi, spin-off, klinik koperasi, hingga penyelesaian konflik perkoperasian secara tuntas karena memang saat ini tidak semua koperasi di DIY berkembang.
“Kita memberikan tambahan modal. Dilakukan modernisasi untuk meningkatkan profesionalisme, mendorong inovasi dan bisa menghadapi tantangan zaman. Sekarang kalau tidak inovatif, tidak bisa berkembang,” pesan Sri Sultan, Gubernur DIY.
Melalui Dana Keistimewaan DIY, Pemda DIY memberikan bantuan tidak hanya modal usaha tapi juga pendampingan. Seperti pada program SiBakul Jogja, bukan hanya mewadahi UKM tapi juga koperasi. Melalui dukungan Dana Keistimewaan di bidang pemasaran, diharapkan barang tidak menumpuk dan mampu dipasarkan dengan baik.
“Di sini yang kita fasilitasi tidak hanya UMKM, tapi koperasi juga. Tahun ini kita sudah rehab Hotel Mutiara dan mereka harus bisa masuk, tapi tetap lewat kurasi bahwa produk harus memenuhi syarat tertentu. Manajemennya juga harus lebih bagus dan kita periksa. Tidak boleh berhenti di prinsip ngoten mawon pun pajeng,” tegas Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, saat ini UMKM dan Koperasi pun tidak hanya berkiprah membangun perekonomian. Namun, mereka juga memiliki peran bersinergi dengan Pemda DIY untuk menekan angka stunting. Hal ini karena stunting menjadi pekerjaan bersama yang harus ditangani segera.
Sri Sultan sangat mengapresiasi koperasi yang aktif berkolaborasi dengan Pemda DIY dalam stunting pada basis 15 kapanewon miskin. Pembagian asupan telur yang dilakukan oleh koperasi-koperasi mitra SiBakul. Ini adalah contoh nyata bagaimana koperasi dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam menanggulangi isu sosial yang kompleks.
Kerjasama lintas sektor secara lebih luas, terarah dan berkelanjutan, pasca penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah bersama BKKBN RI wajib dilakukan. Terutama Koperasi UKM DIY dalam penurunan stunting dan pemberdayaan koperasi, diharapkan bisa berjalan sinergi. Stunting wajib menjadi musuh bersama karena menjadi ancaman bagi kualitas generasi penerus bangsa.
“Jangan ragu untuk sedini mungkin periksa kandungan, dan aware dengan kondisi. Sekarang pengobatan dan penanganan lebih maju. Namun kesadaran diri menjadi yang utama. Perkembangan janin hingga anak usia 2 tahun wajib diperhatikan,” tegas Sri Sultan.
Sementara itu Sekda DIY Beny Suharsono dalam laporannya menyampaikan, penguatan ekonomi di DIY akan berdampak pada berbagai sektor, baik sektor ekonomi itu sendiri juga sektor kesehatan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, semestinya ikut berperan dalam penguatan ekonomi. Dari triwulan IV tahun 2022 sampai dengan triwulan I tahun 2023, kontribusi omset koperasi terhadap PDRB DIY pada kisaran 10,09 % sd 10,18 %.
Selama satu tahun terakhir, ada penambahan jumlah koperasi sebanyak 51 koperasi. Total saat ini DIY memiliki 2.033 koperasi yang mengutamakan jenis koperasi sektor riil. Dari jumlah tersebut yang terbesar adalah Koperasi Konsumen (1.031 koperasi atau 50,7%).
“2023 ini, kami memfasilitasi 5 (lima) koperasi yang akan melaksanakan pendirian koperasi. Upaya penguatan ekonomi dengan transformasi koperasi diharapkan juga akan menangani permasalahan yang berkaitan dengan tingkat ekonomi antara lain kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” jelas Beny.
Sementara menyinggung masalah stunting, Beny mengatakan, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Prevalensi Balita Stunting di DIY masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16,4 % atau turun 0,9 % dibandingkan dengan tahun 2021 (17,3 %). Walaupun sudah dibawah capaian Nasional (21,6%) tentunya permasalahan stunting ini tetap menjadi isu yang harus mendapat perhatian serius di DIY.
Dalam rangka mempercepat tercapainya target jumlah koperasi modern serta penurunan angka stunting, Pemda DIY mengembangkan aplikasi online Klinik Koperasi dan Bantu Banting yang terintegrasi dalam website SiBakul Jogja.
Aplikasi Bantu Banting merupakan akronim dari SiBakul Jogja Membantu Bersama Menangani Stunting berfungsi sebagai alat monitoring evaluasi distribusi telur dari Petugas BKKBN ke Keluarga Risiko Stunting sejumlah 3600 Keluarga. Sedang Klinik Koperasi digunakan untuk memberi ruang konsultasi daring pada koperasi.(wds,prg)
