Yogyakarta, suarapasar.com – Harga beras meningkat tajam sejak sebulan terakhir. Warga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga pun mulai mengeluhkan kenaikan harga yang sangat drastis ini. Apalagi beras merupakan kebutuhan pokok.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari meminta Pemda DIY untuk mengambil langkah cepat mengatasi persoalan ini.
“Karena beras menjadi kebutuhan pokok dan rentan politisasi, maka pemerintah, termasuk pemda DIY perlu sat-set, langkah cepat mengantisipasinya,” kata Andriana Wulandari, Ketua Komisi B DPRD DIY, di DPRD DIY, Kamis, (14/9/2023).
Andriana Wulandari menjelaskan berdasar hasil pemantauan di lapangan, pada Kamis, 14 September 2023 pagi ini, harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per Kg dari harga dua hari lalu.
“Tercatat, September 2022 harga beras medium sekitar Rp11.000 per Kg. Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per Kg. Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat,” tambahnya.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari mengaku sudah melakukan pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta. Berdasar pemantauan, memang ditemukan ada kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium. Sementara dari sisi ketersediaan stok, meskipun harga naik, dari sisi persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga tidak perlu ada kepanikan.
“Kami berharap harga beras ini segera kembali ke posisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi, padahal ini disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak el nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya,” imbuhnya.
Andriana Wulandari, politisi dari Fraksi PDIP ini juga mengusulkan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan harga pangan yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini.
Dalam jangka pendek, jika dipandang perlu Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran.
“Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu,” tuturnya.
Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.
Dalam jangka panjang, Andriana melanjutkan program kemandirian pangan diwujudkan secara berkelanjutan.
“Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian,” pungkasnya.(wds,prg)
