Yogyakarta , suarapasar.com – Data Statistik BPS DIY menunjukkan jumlah penduduk miskin di DIY kondisi Maret 2023 sebanyak sekitar 448 ribu sekian orang atau sebesar 11,04%. Kondisi tersebut turun 0,45% poin dibandingkan pada September 2022.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda DIY Tahun 2023 oleh Kementerian PAN & RB RI, secara virtual dari Gedhong Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/9/2023).(HumasDIY)
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin itu menjadi sinyal perbaikan dan optimisme bagi semua bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan di DIY sudah berjalan on the track. Sinyal positif upaya penanganan kemiskinan di DIY dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menunjukkan grafik semakin menurun dalam satu dekade terakhir.
“Berdasar perhitungan data Persentase Angka Kemiskinan Provinsi di pulau Jawa selama satu dekade antara tahun 2012-2023, DIY berhasil mencatatkan akumulasi penurunan angka kemiskinan tertinggi se-pulau Jawa dengan penurunan sebesar 4,84%, diikuti adalah Jawa Tengah 4,21%, Jawa Timur 2,73% dan Jawa Barat 2,26%,” terang Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda DIY Tahun 2023 oleh Kementerian PAN & RB RI, secara virtual dari Gedhong Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/9/2023).
Sultan juga menyatakan baru-baru ini Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Hal ini tentu saja menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Predikat Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja memberikan warna tersendiri dalam perencanaan pembangunan DIY yang merupakan bentuk kekhususan DIY dibandingkan dengan daerah lainnya.
Salah satu wujud inovasi dan penguatan kolaborasi secara terus-menerus yang telah dilakukan yakni Sibakul Jogja yang kini memperluas kemanfaatannya dengan program BANTU-BANTING (Sibakul Membantu Bersama Menurunkan Stunting) sebagai langkah kolaboratif dan berkelanjutan dengan BKKBN.
“Program ini merupakan kampanye pembagian telur pada keluarga resiko stunting di wilayah miskin, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Program ini sekaligus memberdayakan UMKM Mitra Sibakul dan dukungan monev yang berkelanjutan dari menu baru dalam aplikasi Sibakul guna membantu melakukan monitoring percepatan penurunan angka stunting di DIY,” terang Sultan.
Sementara itu, terkait pemberdayaan masyarakat, terdapat pula inovasi “Rumah Produksi Prima” yang dilakukan sebagai respon atas kebutuhan Perempuan yang terdampak pandemi Covid-19 yang kehilangan usahanya.
“Melalui inovasi ini, Pemda DIY menyediakan rumah produksi dengan dukungan peralatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan produksi dilakukan oleh Kelompok Ekonomi Produktif Desa Prima sebagai bentuk pemberdayaan dengan dilakukan pendampingan baik dari sisi produksi maupun pemasaran,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) juga dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
“Telah diberikan pula hak anggaduh kepada Lurah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan khususnya guna mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Pun telah diberikan bantuan BKK Kalurahan Urusan Pertanahan dengan sasaran penerima manfaat adalah keluarga miskin,” tuturnya
Pemda DIY juga melakukan upaya mitigasi dan antisipasi kejadian bencana alam, salahsatunya melalui Program ‘SITANGKI’ yaitu Siap Tangkas Tangguh Atasi Kekeringan.
Menurut Sultan bencana alam juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Jika terjadi gagal panen ekonomi warga akan memburuk.
Program SITANGKI merupakan upaya mencegah turunnya hasil produksi pertanian atau bahkan gagal panen.
“Program tersebut pun dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama seluruh stakeholder serta unsur pentahelix. Hal ini guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan pengaturan pola tanam sehingga meminimalkan dampak buruk bagi masyarakat,” papar Sultan.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB RI, Agus Uji Hantara, mengapresiasi berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan DIY untuk menekan angka kemiskinan, salahsatunya Program Sibakul Membantu Bersama Menurunkan Stunting (BANTU BANTING).
“Kata kuncinya memang kolaborasi tadi. Kelihatannya program BANTU-BANTING cuma pembagian telur tapi kalau itu langsung menuju kepada sasarannya yang terkena stunting, tiap hari makan telur kan udah pasti ini berdampak langsung,” kata Agus Uji.
Disisi lain, menurut Agus Uji, selama ini yang kerap menjadi permasalah adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sering tidak tepat sasaran.
“Oleh karena itu, pengimplementasian digitalisasi juga penting untuk dilakukan terutama agar masyarakat pun dapat berperan sebagai pelaku monev,” pungkasnya. (wur/prg)
