Yogyakarta, suarapasar.com : Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dalam penuntasan kasus dugaan mafia tanah kas desa di sejumlah Kalurahan di Kabupaten Sleman, DIY.
Ketiga Kalurahan tersebut yakni Caturtunggal, Maguwoharjo dan Candibinangun.
Terbaru, Lurah Candibinangun Sismantoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD).
Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW mengatakan kasus dugaan korupsi TKD di Kabupaten Sleman ini menarik perhatian publik karena sudah dua mantan Lurah di proses hukum yakni mantan Lurah Caturtunggal Agus Santoso yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DIY atas vonis 8 tahun penjara pada tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Sementara persidangan mantan Lurah Maguwoharjo Kasidi masih berproses di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
JCW meminta pihak Kejati DIY untuk menelusuri ada atau tidaknya aliran uang pada perkara yang menjerat Lurah Candibinangun tersebut.
“Karena kecil kemungkinan aliran dana dalam perkara dugaan penyalahgunaan TKD di Kalurahan Candibinangun hanya dinikmati tersangka Sismantoro saja tetapi patut diduga aliran uang mengalir ke pihak lain juga turut serta menikmatinya. Ini yang perlu ditelusuri. Kasus korupsi itu pelakunya tidak tunggal. Artinya kasus dugaan korupsi yang terjadi selama ini tidak berdiri sendiri. Pihak Kejati DIY sangat perlu untuk menelusuri dugaan keterlibatan perangkat Kalurahan apakah terlibat atau tidak,” tegas Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW.
Selain itu perlu juga ditelusuri asal-usul tanah yang dijadikan obyek penyidikan oleh Kejati DIY sehingga Lurah Candibinangun ditetapkan sebagai tersangka.
“Tiga kasus dugaan penyalahgunaan TKD di Kabupaten Sleman, DIY, membuktikan bahwa lemahnya pengawasan dalam hal penggunaan dan pemanfataan tanah kas desa,” pungkas Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW. (wds/drw)
