Yogyakarta, suarapasar.com : APBD DIY Tahun Anggaran 2025 telah disepakati antara Gubernur DIY dan DPRD DIY dalam rapat paripurna DPRD DIY Jumat, (29/11/2024) sore lalu.
Pengentasan Kemiskinan masih menjadi PR besar bagi DIY. DPRD DIY pun mendorong optimalisasi dana keistimewaan DIY untuk penanganan kemiskinan.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, dan Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu (ist)
Ketua DPRD DIY, Nuryadi mengakui sudah begitu besar alokasi anggaran dikucurkan untuk penanganan kemiskinan di DIY namun hasilnya belum memuaskan.
“Ada APBD ada danais tapi kemiskinan tidak pernah bergerak, gak bergeming. Padahal setiap tahun anggaran kita push,” kata Nuryadi, Senin, (2/12/2024).
Menurut Nuryadi, perlu perubahan pola dan sasaran penanganan kemiskinan. Selama ini berbagai program bansos sudah dikucurkan namun hasilnya belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Di 2025 kita akan mencoba untuk membuat kategori miskin itu. Kita akan berbenah. Sasaran harus diubah, selama ini bansos masyarakat banyak sekali tepat sasaran atau enggak? Kita berharap berhasil mengurangi angka kemiskinan tapi nyatanya belum. Sehingga penting sinergi Pemda dan DPRD, tidak saling egois. Masyarakat menjadi lebih sejahtera harus kita utamakan,” tandas Nuryadi, politisi PDI Perjuangan DIY.
Sementara itu, Ketua Komisi BDPRD DIY, RB Dwi Wahyu menyoroti alokasi dana keistimewaan DIY yang hingga saat ini masih didominasi untuk Dinas Kebudayaan.Seharusnya dana keistimewaan diprioritaskan untuk OPD yang memiliki ruang gerak yang besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Kemiskinan tidak bergeming padahal tersupport dana keistimewaan. Why? Menurut pengamatan kami, ada distribusi dana kesitimewaan yang tidak pas. Bahwa sampai hari ini Dinas kebudayaan masih mendominasi dana keistimewaan. Padahal harus
Diatribusi kepada OPD yang punya potensi menurunkan angka kemiskinan. Artinya apa? Hari ini Paniradya dan Sekda konsolidasi mapping anggaran reguler danais jalan bersama menurunkan angka kemiskinan. Harus ada konsolidasi distribusi anggaran dais yang ada disalurkan kepada opd yang punya potensi menurunkan angka kemiskinan,” tandas RB Dwi Wahyu. (wds/drw)
