Kota Yogya Terima Penghargaan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik I Dari BKKBN
Yogyakarta, suarapasar.com : Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan atas Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik I dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di PO Hotel Semarang, Rabu, (26/6/2024).
Penghargaan tersebut juga merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31, yang disampaikan secara langsung oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas serta menjadi satu bukti atas komitmen bersama dalam mempercepat penurunan stunting.
“Artinya melalui penghargaan ini Pemkot bersama seluruh elemen lintas sektor dan masyarakat memiliki komitmen dan aksi nyata dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan kampung keluarga berkualitas di 45 Kelurahan Kota Yogya, sebab anak-anak inilah yang akan menjadi insan penerus pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sugeng menyebut untuk menciptakan generasi yang berkualitas harus dimulai dari keluarga yang juga berkualitas, melalui keluarga berencana. Sebab keluarga yang bahagia dan berkualitas itu harus direncanakan.
“Keluarga yang direncanakan tentunya akan mendorong terciptanya keluarga berkualitas dan bahagia, dengan pola asuh yang tepat, kemudian juga pola konsumsi yang sehat. Bagaimana keluarga bisa memiliki kesadaran dan pemahaman akan asupan gizi yang tepat sehingga dapat mencegah terjadinya stunting,” terangnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Sarmin mengatakan di setiap kelurahan Kota Yogya sudah terdapat masing-masing 1 kampung KB. Dengan 13 Forum Kampung KB di mana saat ini tersisa Kemantren Wirobrajan yang sedang dalam proses pembentukan.
“Melalui penghargaan ini juga menunjukkan bahwa Pemkot memiliki kepedulian pada pengelolaan Kampung KB, mulai dari pembentukannya, pendampingan anggaran, payung hukum juga dalam pelaksanaan program kerjanya,” katanya.
Kampung KB bersama 622 Posyandu juga menjadi salah satu unsur penting dalam percepatan penurunan stunting. Di mana pada bulan Juni ini sedang dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi di bawah dua tahun atau baduta secara nasional, untuk mengetahui angka secara pasti berapa prevalensi stunting di setiap wilayah. Tidak hanya menyasar baduta, tapi juga ibu hamil, ibu pascapersalinan dan calon pengantin sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
“Ketika diketahui angka secara real, maka bisa dilakukan pemetaan masalah dan upaya penanganan serta preventifnya. Dengan harapan Tim Percepatan Penurunan Stunting di setiap wilayah bersama Perangkat Daerah juga stakeholder lain dapat melakukan intervensi spesifik maupun sensitif dengan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo mengungkapkan, pemberian penghargaan tersebut berfokus pada bidang Bangga Kencana di mana prinsipnya mengacu pada pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM termasuk percepatan penurunan stunting.
“Di momentum Hari Keluarga Nasional inilah, kami berikan apresiasi pada semua pihak atas jasanya dalam program pembangunan manusia. Bersama-sama mengejar kualitas SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Di mana suatu wilayah yang memiliki SDA unggul, dapat memanfaatkan SDM sebanyak-banyaknya. Dengan catatan, SDM tersebut memiliki mental, moral dan karakter hebat,” ungkapnya.
Sebagai tambahan informasi berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kota Yogya tahun 2022 berada di 13,8 persen, angka tersebut bahkan telah melampaui target nasional sebesar 14 persen. Kemudian survei dari Dinas Kesehatan di akhir tahun 2023 prevalensi stunting di Kota Yogya adalah 11,76 persen berdasarkan kedatangan baduta ke Posyandu. Sementara dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 16,8 persen, urutan kedua setelah Kabupaten Sleman yaitu 12,4 persen, sementara kabupaten lain di DIY lebih dari 20 persen.