Nuryadi, Budi Waljiman, Imam Taufik, Umaruddin Masdar Resmi Pimpinan DPRD DIY
Yogyakarta, suarapasar.com : DPRD DIY menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD DIY masa jabatan 2024-2029, Rabu, (23/10/2024).
Pimpinan definitif DPRD DIY yang mengucapkan sumpah janji yaitu Ketua DPRD DIY Nuryadi dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua 1 Budi Waljiman dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua 2 Imam Taufik dari FPKS, dan Wakil Ketua 3 Umaruddin Masdar dari PKB.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi dalam sambutannya menegaskan pelantikan pimpinan definitif bukanlah akhir, namun awal pengabdian menjalankan tugas dengan
penuh tanggung jawab fungsi-fungsi DPRD baik itu legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Nuryadi berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat ini dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi tinggi.
“Kami berkomitmen untuk menjaga harmoni dengan lembaga eksekutif, mengoptimalkan peran legislasi dengan menghasilkan peraturan daerah yang sesuai aspirasi masyarakat DIY, memastikan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memperjuangkan isu-isu strategis terkait pembangunan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Nuryadi juga optimis selama periode ini, DPRD DIY dapat bekerja secara efektif dan efisien, memberikan kontribusi nyata menghadapi berbagai tantangan di DIY.
“Kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata untuk menghadapi berbagai tantangan di DIY, mulai dari pengembangan ekonomi hingga penguatan sektor pariwisata dan kebudayaan. Kami juga berharap DIY dapat terus menjadi daerah yang berkeadilan dan inklusif serta menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan yang mempertahankan keistimewaannya, baik di tingkat nasional maupun internasional,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan prosesi pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD DIY ini, kiranya dapat dijadikan titik tolak, dalam menjalankan amanah rakyat ke depan.
Sultan juga mengajak DPRD untuk bersama-sama mengutamakan kehormatan dan kepercayaan rakyat itu, melalui dialog kritis-konstruktif terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus kita kedepankan, seperti penyusunan anggaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, peningkatan implementasi clean government dan good governance, meningkatkan pelayanan publik, mengisi ruang-ruang otonomi terutama di tingkat mikro melalui Reformasi Kalurahan, dan lain sebagainya,” tuturnya. (wds/drw)