Kulon Progo, suarapasar.com : Kalangan difabel harus mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang optimal agar tetap dapat mengunakan hak pilihnya dengan baik saat pilkada 27 November 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengaku mendapat masukan, keluhan dari kalangan penyandang disabilitas terkait pendataan penduduk. Ada difabel yang tidak tercatat sebagai difabel. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan fasilitasi yang sesuai saat pemungutan suara nanti.
“Tadi malam saya berdialog dengan teman-teman disabilitas LSM SIGAB Yogyakarta yang agak mengeluhkan tidak semua teman difabel bisa tercatat. Jadi ketika dilakukan sensus yang disabilitas atau difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas. Sedangkan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos. Kalau ketahuan disabilitas maka tps-nya bisa khusus ada fasilitas lain-lain,” tutur Bima Arya usai meninjau pelayanan adminduk di Disdukcapil Kulon Progo, Rabu, (6/11/2024).
Wamendagri, Bima Arya Sugiarto
Mengingat jumlah kalangan difabel yang tidak sedikit, Bima Arya meminta disdukcapil berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan dan kapanewon untuk mendata difabel secara rinci. Sehingga fasilitasi yang diberikan akan sesuai kebutuhan, dengan harapan kaum difabel dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Saya kira jumlah kaum difabel ini kan agak banyak. Ini perlu koordinasi antara dukcapil dan teman-teman di wilayah kalurahan kecamatan untuk mengidentifikasi disabilitas, kalangan rentan ini,” katanya.
Bima Arya menambahkan kalangan difabel sering dimobilisasi atau dimanfaatkan semata suaranya saat pilkada. Untuk itu, penting adanya sosialisasi pilkada dan juga pendampingan yang lebih intens kepada para penyandang disabilitas ini.
“Disabilitas ini enggak boleh dimobilisasi harus didampingi dan dilakukan edukasi. Biasanya kan menjadi target mobilisasi secara politik gitu. Ya jadi harus didampingi, mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya caranya bagaimana dan lain-lain,” pungkas Bima Arya. (wds/drw)
