Kulonprogo, suarapasar.com : Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjalin sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah pengelolaan bumi, termasuk pertanian dan perikanan.
“Kebijakan kita juga belum pro petani secara keseluruhan. Namun juga ada paradoks, BDB pertanian masih kecil dibandingkan dengan industri lain. Ini tantangan bagi kita yang bergerak di dunia pertanian, untuk bertani yang lebih produktif,” kata Haedar Nashir, dalam amanahnya pada peringatan Hari Tani Nasional 2023, pengukuhan JATAM, tanam benih pisang dan sebar bibit ikan lele di Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo pada Sabtu (23/9/2023).
Haedar juga mengapresiasi langkah MPM yang berkomitmen menjadikan Hari Tani sebagai bagian dari usaha menegakkan kedaulatan pangan.
“Sebagai ciptaan Allah SWT, manusia diberi tugas sebagai hamba sekaligus khalifah. Khususnya tugas kekhalifahan, menurut Haedar itu adalah tugas khusus bagi manusia, sebab mahluk yang lain tidak ada. Maka tidak benar dengan kelompok masyarakat yang menyebut bumi tidak boleh dikelola. Namun harus tetap dengan prinsip-prinsip keberlanjutan,”katanya.
Seperti dikutip dari laman resmi muhammadiyah Haedar memaparkan Indonesia oleh Multatuli disebut sebagai negara zamrud khatulistiwa, kekayaan Indonesia luar biasa baik di daratan, lautan dan udara.
Meski demikian, pada setiap pengelolaan bumi menyisakan dampak.
“Semua kekayaan itu harus diolah. Namun tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak — termasuk merusak atas nama pembangunan. Hutan dibangun tapi perencanaannya tidak matang, akhirnya rusak, dan kerusakan tersebut itu tidak recovery,” ungkap Haedar.
Haedar Nashir menegaskan perlunya peraturan yang bijak, kebijakan yang tidak mendukung kerusakan, kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat banyak.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengingatkan warga Muhammadiyah untuk harus menjadi bagian dari solusi, atas masalah yang ada akibat dari pembangunan, bukan sebaliknya mengawetkan masalah.
“Jangan mengawetkan isu itu, apalagi menjejalkan di persyarikatan dan malah kita tidak boleh bergerak untuk urusan lain,” tegasnya.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin dalam sambutannya mengatakan, meski mayoritas warga negara Indonesia adalah petani, akan tetapi keadilan ekonomi bagi petani masih jauh panggang dari api.
“Dalam musim tanah harga bibit meroket naik, sementara ketika musim panen harga produk pertanian anjlok turun. Oleh karena itu mari kita semua menegakkan pertanian sebagai Soko guru bangsa,” katanya.
Terkait dengan pengambilan lokasi Peringatan Hari Tani di Panti Asuhan Muhammadiyah Nanggulan, Kulonprogo merupakan simbolisasi dari sinergi lintas majelis dan lembaga di internal Persyarikatan Muhammadiyah.
“Hadirnya peringatan hari tani di panti asuhan Nanggulan merupakan usaha memecahkan masalah dengan upaya sinergi, terutama dalam masalah kedaulatan pangan,” tutur Yamin.
Pada kesempatan ini Yamin menjelaskan bahwa gelombang JATAM telah menyebar dari cabang, daerah, wilayah sampai ranting Muhammadiyah di banyak tempat.
“Kesadaran ini merupakan suara penting untuk berjamaah atau berorganisasi sebagai upaya meningkatkan daya tawar petani,” imbuhnya.
Azman Latief perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DI. Yogyakarta menyampaikan bahwa peringatan hari tani merupakan hari raya kelompok mayoritas warga negara Indonesia, yaitu kelompok tani. Dia berharap kemerdekaan Indonesia bertaut dengan kemerdekaan dalam ketahanan pangan nasional.
“Manusia boleh tidak ganti baju, tapi manusia tidak boleh tidak makan,” ungkapnya.
