Yogyakarta, suarapasar.com : Pelaksanaan coblosan pada Pemilu 2024 ini hanya tinggal menghitung hari. Kampanye yang digelar selama 75 hari telah rampung dilaksanakan baik capres/cawapres maupun caleg dari berbagai penjuru tanah air.
Segala cara dilakukan untuk menarik simpati pemilih (masyarakat) agar mendulang suara sebanyak mungkin termasuk melakukan politik uang.
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, memprediksi potensi politik uang atau money politic semakin besar terutama pada masa tenang mulai hari Minggu, 11 Februari bahkan hingga jelang pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.
“Potensi politik uang makin tinggi karena persaingan antar caleg (calon legislatif) inkumben juga bakal terjadi pada Pemilu 2024 ini. Termasuk para caleg yang baru ikut berkompetisi pesta demokrasi lima tahunan ini,” kata Baharudin Kamba,Minggu, (11/2/2024).
JCW mengingatkan khususnya kepada publik di DIY untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati nurani.
“Jangan pilih caleg yang menggunakan cara tidak terhormat yakni dengan politik uang termasuk mendompleng kegiatan pemerintah melalui bantuan sosial atau bansos,” katanya.
JCW menyebut bahwa politik uang merupakan tindakan koruptif, yang melahirkan wakil-wakil rakyat korupsi karena politik balik modal pasti akan terjadi.
Untuk itu Bawaslu diminta untuk aktif pengawasan terjadi praktek lancung yakni politik uang.
“Bawaslu harus aktif melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang, dan jika itu terjadi harus diberikan sanksi yang tegas,” tegas Baharudin Kamba . (wds/drw)
