Yogyakarta, suarapasar.com – Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Wilayah (Komwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 di Gedung Radyo Suyoso, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Didampingi oleh perwakilan Pengurus Nasional PPPI Siti Afrida serta Plt Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DIY, Tri Saktiyana.
PPPI merupakan wadah asosiasi perencanaan pembangunan di Indonesia yang dipercaya mampu meningkatkan kualitas perencanaan, khususnya yang dilakukan pemerintah. Para anggota PPPI dapat meningkatkan kapasitas, mengembangkan profesionalitas, memperluas jaringan dan kerja sama serta membantu memenuhi kewajiban profesi. Selain itu PPPI menjadi sumber daya yang mampu menciptakan program yang kreatif dan inovatif untuk mengikuti perkembangan zaman.
Beny mengatakan, institusi dan sumber daya manusia perencana menghadapi tantangan besar, yang pertama perubahan lingkungan strategis baik ditingkat global, nasional, hingga regional. Perubahan ini menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan program dan kegiatan untuk menghadapi tantangan zaman tersebut.
“Sebagai contoh adalah bagaimana daerah menanggapi isu pelambatan perekonomian di daerah sebagai imbas kondisi ekonomi global atau masalah inflasi yang masih mengancam dunia,” terang Beny.
Selanjutnya ungkap Beny, tantangan kedua adalah transisi periode perencanaan pembangunan. Transisi ini diawali dengan proses pemilihan institusi perencana dan para perencana agar berkontribusi pada peletakan pondasi dasar rancangan perencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Kebutuhan yang paling dekat adalah perumusan Pembangunan Jangka Panjang. Jika kita berbicara terkait perubahan setidaknya ada beberapa hal yang harus masuk dalam perhitungan para perencana dalam menyusun program pembangunan di daerah.
“Harus memperhatikan tujuan sasaran kebijakan pembangunan Indonesia yang saat ini juga tengah disusun oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh inisiasi menuju Indonesia Emas 2045 juga membutuhkan kesiapan daerah. Berbagai isu pembangunan yang belum terselesaikan seperti kemiskinan dan ketimpangan harus masuk dalam perhitungan para perencana dalam menyusun program pembangunan di daerah,” lanjutnya.
Dengan melihat berbagai tantangan pembangunan strategi tersebut Pemda DIY mengharapkan sumber daya manusia perencana dapat berkolaborasi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dibutuhkan kerjasama dan dukungan para stakeholder, pembina, baik BKN, BKD maupun instansi pembina masing-masing perencana.
Melalui wadah PPPI Komwil DIY ini para perencana bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai dengan praktik-praktik baik terkait dengan pembangunan. Diharapkan ada rekomendasi kongkrit dari PPPI Komwil DIY untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah terutama terkait kemiskinan, ketimpangan, penurunan stunting dan pengelolaan sampah.
Siti Afrida menjelaskan bahwa PPPI menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan, merumuskan kode etik profesi, merumuskan kompetensi profesi dan memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi bagi para anggotanya. Kegiatan profesi perencana diperlukan di dalam meningkatkan ide-ide kreatif konsep, gagasan dan pemikiran inovatif untuk menghasilkan karya berkualitas.
“Diharapkan komisariat PPNI Yogyakarta di bawah kepemimpinan baru dan teman-teman semuanya mampu menjawab tantangan organisasi dan segala kebutuhan terkait. Baik itu peningkatan kompetensi maupun bagaimana chalenge terhadap peningkatan karir pejabat fungsional,” jelasnya.(wds,prg)
