Yogyakarta, suarapasar.com : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Koordinasi Ekonomi Kerakyatan dengan tema “Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pancasila: Kebijakan Hingga Implementasi”, di Hotel Artotel Yogyakarta, Jumat (1/11/2024).
Rapat Koordinasi Ekonomi Kerakyatan dengan tema “Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pancasila: Kebijakan Hingga Implementasi”, di Hotel Artotel Yogyakarta, Jumat (1/11/2024).
Salah satu pembicara, Pakar Ekonomi Kerakyatan, Dr Arif Budimanta mengatakan perekonomian rakyat adalah jati diri, corak dan karakter ekonomi bangsa Indonesia.
Saat menyampaikan materi, secara tegas, Dr Arif Budimanta menyebut bahwa Teras Malioboro adalah salah satu contoh nyata bentuk ekonomi kerakyatan.
Hal itu terlihat dari perlakuan pemerintah terhadap pelaku usaha terutama UMKM. Dimana pemerintah menyediakan tempat yang sangat layak untuk para pelaku UMKM.
“Teras Malioboro salah satu contoh wilayah Republik dialokasikan untuk UMKM. Pelaku usaha merasa dibela dan dihargai oleh kebijakan negara,” tuturnya.
Budiman juga menyebut sistem ekonomi kerakyatan membangun pondasi yang kuat bukan hanya dalam konsep pondasi ekonomi tetapi juga stabilitas. Ekonomi kerakyatan juga membuka luas lapangan kerja dengan serapan tenaga kerja yang sangat besar.
“Jika UMKM , Koperasi berkolaborasi dengan baik, kita bukan hanya sekedar bisa tumbuh tetapi juga mewujudkan ekonomi yang inklusif,” tandasnya.
Sementara itu, Prof Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK dalam sambutannya secara daring mengatakan rakor kali ini sangat penting sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perekonomian bangsa.
Apalagi, pemerintahan baru di bawah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk menguatkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu upaya menguatkan karakter dan jati diri bangsa.
“Kita hidupkan kembali gerakan ekonomi kerakyatan di kalangan generasi muda yang kelak akan memegang ekonomi bangsa ini,” ujarnya.
Prof Warsito menekankan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan UMKM dan koperasi karena mayoritas tenaga kerja ada pada sektor tersebut.
“Ekonomi kerakyatan ini harus benar-benar tumbuh dan bisa merata. DIY ini yang memang memiliki corak ekonomi yang tidak lepas dari identitas UMKM dan koperasi, sehingga saya rasa DIY ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam pengembangan UMKM dan koperasi, sebagai wujud nyata ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila,” tuturnya.
Analis Kebijakan Madya Setda DIY, Yustin Damayanti saat membacakan sambutan Gubernur DIY mengatakan konsep ekonomi kerakyatan adalah pendekatan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi.
“Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan utamanya, ekonomi kerakyatan berusaha memastikan, bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan,” katanya.
Sementara, Kepala Bidang Kewirausahaan Dinkop UKM DIY, Wisnu Hermawan menekankan pentingnya kolaborasi.
“Saling sinergi kolaborasi partisipasi. Saling kerjasama bukan sama sama bekerja. Bagaimana UMKM terus membangun networking, circle yang lebih luas. Semakin meluas pula dampak pertumbuhan ekonominya,” katanya. (wds/drw)
