Yogyakarta, suarapasar.com : Hingga penghujung akhir tahun 2024 sejumlah capaian kinerja Pemda DIY belum tercapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY yang belum tercapai sampai dengan Triwulan III tahun 2024 di antaranya adalah angka kemiskinan di DIY serta Indeks Gini.
“Angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Sampai Triwulan III tahun 2024 angka kemiskinan di DIY mencapai 10,83%. Target angka kemiskinan di DIY berdasarkan RPJMD tahun 2024 sebesar 10,16%, artinya capaian penurunan angka kesikinan di DIY baru mencapai 93,81% sampai Triwulan III tahun 2024. Angka ini jauh di atas angka rata-rata nasional 9,03% pada Juli 2024,” kata Syarif Guska Laksana, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, di DPRD DIY, Rabu, (4/12/2024)
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka kemiskinan di DIY selalu di atas target yang diharapkan. Fraksi Golkar mempertanyakan relevansi penggunaan indikator kemiskinan berbasis pengeluaran untuk kasus DIY, mengingat masyarakat di DIY yang mengandalkan ketahanan pangan karena kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan. Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran dibawah baseline angka kemiskinan.
“Tingginya angka kemiskinan di DIY yang melebihi rata-rata angka kemiskinan nasional dikarenakan resilensi ketahanan pangan dan kepemilikan aset di DIY yang cukup tinggi. Banyak masyarakat di DIY yang mengandalkan ketahanan pangan karena kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan, gotong royong masyarakat yang luar biasa serta adanya kepemilikan aset (pohon jati, ternak) yang bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran masyarakat bisa ditekan yang mengakibatkan pengeluaran masyarakat di bawah baseline angka kemiskinan,” tandasnya.
Syarif Guska menambahkan indeks gini indikator untuk mengukur ketimpangan kekayaan warga masyarakat di DIY juga masih jauh dari target yang ditentukan, bahkan di atas angka rata-rata nasional. Indeks gini di DIY tahun 2024 berada pada angka 0,435 pada Maret 2024 melebihi melebihi target RPJMD 2024 pada angka 0,419. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa capaian target indeks gini di DIY masih jauh dari harapan, bahkan melebihi rata-rata indeks gini nasional sebesar 0,379.
“Hal ini menujukkan di DIY masih terjadi ketimpangan kekayaan yang cukup tinggi di dalam masyarakat. Rendahnya capaian indeks gini DIY karena adanya ketimpangan wilayah. Dimana pembangunan wilayah selatan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan wilayah utara. Hal ini pararel dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dibandingkan wilayah utara (Sleman dan Kota Yogyakarta). Angka kemiskinan tahun 2024 di Bantul sebesar 11,66%, Gunungkidul 15,18%, Kulon Progo 15,62% sedangkan di Yogyakarta 6,26% dan Sleman 7,46%,” urainya.
Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan dampak adanya dana keistimewaan DIY bagi kesejahteraan masyarakat.
“Lebih 1 (satu) dasa warsa keistimewaan DIY, danais yang sudah digelontorkan oleh APBN lebih dari 10 T. Dari dana triliunan tersebut dialokasikan untuk 5 kewenangan yaitu kewenangan kebudayaan, tata ruang, pertanahan, kelembagaan serta Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pertanyaannya, apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai ? Karena salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sementara angka kemiskinan DIY, indeks gini, persoalan lingkungan/sampah di DIY masih belum terselesaikan dengan tuntas di DIY,” katanya. (wds/drw)
