Yogyakarta, suarapasar.com : 55 Anggota DPRD DIY terpilih masa jabatan 2024-2029 telah mengucapkan sumpah janji jabatan dalam rapat paripurna di DPRD DIY Senin, (2/9/2024).
Salah satu anggota DPRD DIY yang dilantik adalah mantan Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati.
Usai pengucapan sumpah janji, Akhid Nuryati kepada wartawan mengaku siap menjalankan tugas mengemban amanah rakyat di wilayah Kulon Progo yang ia wakili. Ia berjanji memperjuangkan banyak hal untuk Kulon Progo yang kini menjadi kabupaten termiskin di DIY.
“Memang konsentrasi bagaimana Kulon Progo masih sangat miskin, karena juga kita prihatin kemarin penurunan angka kemiskinan hanya 0,02. Ini PR berat juga stunting dan sebagainya. Intinya bagaimana meraup dana dari provinsi ini sebanyak-banyaknya diporsikan untuk Kulon Progo karena Kulon Progo wilayah miskin termiskin di DIY, dan kita ketempatan bandara tentu pemberdayaan masyarakat menjadi konsen saya,” terang Akhid Nuryati, di DPRD DIY, Senin, (2/9/2024).
Akhid menjelaskan sejumlah persoalan krusial juga harus diperjuangkan diantaranya untuk wilayah selatan terkait kejelasan dana ganti untung pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS yang sudah dinantikan warga.
“Yang pertama ketegasan kelanjutan JJLS, karena sebagian wilayah ada yang belum terbayarkan bahkan ada aspirasi kapan Pak Gubernur rekening saya ditransfer, karena rekening sudah ada tapi uang ganti untung ini belum juga masuk sampai sekarang. Nah ini menjadi PR kami terutama yang dari Kabupaten Kulon Progo atau Dapil 4 DIY, ” tutur Akhid.
Keberadaan pelabuhan Tanjung Adikarto yang belum dapat berfungsi optimal bahkan cenderung mangkrak juga menjadi PR seperti halnya nasib lahan konsesi kontrak karya pertambangan pasir besi yang kini juga tidak beroperasi.
“Untuk lahan penambangan pasir besi PT JMI di pesisir selatan karena ini kaitannya dengan kontrak karya kewenangannya Presiden. Tetapi ya pemerintah daerah provinsi tentu juga harus tanggung jawab. Paling tidak, minimal menanyakan dan kan lebih kuat kalau di provinsi yang menanyakannya. Kemudian Tanjung Adikarto yang memang kewenangannya Provinsi sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentu itu menjadi konsen utama saya di samping itu juga dekat rumah saya,” tandasnya.
PR besar lain yang ingin diperjuangkan adalah terkait pembangunan saluran air intake Kalibawang untuk peningkatan produktivitas padi di berbagai wilayah Kulon Progo.
“Berhubungan BBWS itu terkait pembuatan intake, saluran Kalibawang yang itu akan meningkatkan produktivitas padi yang luas baik untuk wilayah Sentolo, Nanggulan, Wates dan Panjatan tentu ini menjadi PR kita juga,” jelasnya.
Persoalan lain yang hendak diselesaikan adalah terkait pengembangan kota Wates, kawasan aerotropolis, serta segera terwujudnya asrama haji di Kulon Progo.
“Juga program yang dinantikan oleh masyarakat Kulon Progo, pembangunan asrama haji. Meskipun itu kami tidak kemudian berperan langsung, tetapi bagaimanapun peran provinsi tentu juga ada. Dalam hal ini , tentu kaitannya dengan bagaimana clean n clear tanah , dan penyediaan akses-akses yang lainnya. Terus juga bagaimana pembangunan jalan tol meskipun kaitannya tidak langsung,” tuturnya lagi.
Akhid Nuryati juga berjanji mengupayakan adanya dana keistimewaan DIY untuk pengembangan industri pertanian modern melibatkan generasi muda dan pengembangan wisata selatan Glagah dan Congot agar semakin optimal dan membawa kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.
“Pariwisatanya, pertaniannya tentu juga menjadi konsen saya. Bagaimana pengembangan pertanian menuju industri pertanian yang modern untuk meningkatkan petani-petani milenial untuk meraih kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo. Pariwisata juga terutama untuk kawasan wisata, fokusnya Glagah – Congot dan peran DIY dengan anggaran dana keistimewaan ini menjadi prioritas untuk saya wujudkan,” katanya.
