Kulon Progo, suarapasar.com : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo, Riyadi Sunarto resmi mendaftar bakal calon wakil Bupati Kulon Progo melalui DPC PDI Perjuangan.
Riyadi Sunarto didampingi tokoh pemuda Ismail Malik mengambil dan mengembalikan berkas pendaftaran di Kantor DPC PDI Perjuangan pada hari terakhir pendaftaran penjaringan bakal calon bupati/ calon wakil bupati Kulon Progo, Jumat, (31/5/2024) menjelang jam 8 malam.
Riyadi Sunarto, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo menyerahkan berkas pendaftaran penjaringan bakal calon wakil bupati Kulon Progo di Panti Marhen DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Jumat, (31/5/2024) malam . Berkas pendaftaran diterima langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Fajar Gegana
Riyadi Sunarto mengaku mendaftar di hari terakhir penjaringan karena memerlukan waktu untuk mematangkan keyakinan diri.
“Pertama tentu saya tahu diri mendaftar posisi calon wakil Bupati Kulon Progo. Dan untuk keinginan sebenarnya sudah cukup lama. Hanya kalau orang Islam kan ada salat istikharah ya kan semacam itu, ya itu perlu proses. Kemudian saya pilih juga pada hari terakhir, karena juga ini hari Jumat, karena hari Jumat itu juga banyak berkahnya. Saya milihnya di hari itu. Jadi bukan kok tiba-tiba, tapi memang sebenarnya juga cukup lama dan banyak yang mendesak saya juga sebenarnya untuk maju di kontestasi ini. Hanya kan itu tadi, komunikasi di dalam diri saya secara internal, komunikasi dengan keluarga kan butuh butuh waktu, butuh proses, bukan kok tiba-tiba. Tapi melalui proses kontemplasi yang sudah cukup lama untuk meyakinkan diri,” terang Riyadi Sunarto usai mendaftar penjaringan bakal calon wakil bupati Kulon Progo melalui DPC PDI Perjuangan Kulon Progo di Panti Marhaen DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Jumat, (31/5/2024).
Riyadi Sunarto mengaku mendaftar sebagai bacawabup melalui DPC PDI Perjuangan berbekal pengalaman yang cukup lengkap sebagai birokrat di pemkab Kulon Progo selama 32 tahun yang telah ia jalani, di berbagai instansi/ organisasi perangkat daerah.
“Saya sudah 32 tahun jadi birokrat Kulon Progo, mengawali karir bagian pemerintahan desa, saya cukup mengerti tentang desa kita karena hampir 16 tahun saya di sana. Saya juga pernah di Kesbangpol, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pernah di Asisten Sekda, saya juga pernah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretaris DPRD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Inspektur Daerah cukup lama hampir 7 tahun,” urainya.
Riyadi Sunarto juga mengklaim memahami masalah yang ada di Kulon Progo dan selama menjadi birokrat pun telah mengambil berbagai langkah kebijakan yang solutif mengatasi persoalan yang ada.
“Termasuk dulu waktu 2012 sampai 2015 saya Dinas Sosial Tenaga Kerja berturut-turut dengan kemiskinan saya buktikan kebijakan propoor dan projob. Jadi bagaimana saya waktu itu juga banyak menangani kemiskinan yang ada dan bagaimana menciptakan peluang-peluang kerja,” katanya.
Riyadi pun siap menawarkan visi misi mengoptimalkan potensi yang ada untuk gerak cepat memajukan Kulon Progo.
“Sebenarnya kita itu punya banyak potensi, hanya kemudian banyak yang belum optimal. Nah, perlu percepatan, bagaimana sih kita ini untuk bisa lebih greget lagi untuk membuat Kulon Progo kita ini ke depan lebih baik lagi,” tegasnya.
Riyadi menambahkan untuk membangun Kulon Progo lebih baik, tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah namun memerlukan dukungan investasi karena minimnya anggaran pemerintah saat ini.
“Dan kalau sekarang saya di tata ruang ini lebih banyak ke pro rich dan pro investment. Ini untuk capital inflow investasi masuk. Kalau kita pingin maju kita memang harus lompat percepatan dan banyak potensi dan saya tahu APBD kita terbatas 1,2 T. Kita harus fokus anggaran apa sih sebenarnya yang memang bisa mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk pembangunan kita,” katanya lagi.
Terkait dukungan politik, Riyadi Sunarto juga sudah berkomunikasi dengan partai politik selain PDI Perjuangan.
“Kita akan jalinlah komunikasi, informasi sudah kita lakukan dengan beberapa partai-partai dan nanti kita akan komunikasikan lagi jika memang sudah resmi. Tetapi internal kita juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang ada di Kulon Progo,” tuturnya.
Sedangkan berkaitan jabatannya sebagai ASN, Didik Riyadi Sunarto menyatakan akan mengikuti aturan yang ada.
“Nanti kan kami akan taat aturan yang ada. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan apa yang akan di ada di sana kita akan taati . Nanti akan by proses juga itu kan tidak juga tidak bisa mendadak. Intinya, dengan konsekuensi- konsekuensi sebagai seorang PNS itu saya sudah siap,” tandas Riyadi Sunarto. (wds/drw)
