Bantul, suarapasar.com : Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau hasil penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terintegrasi yang telah selesai dibangun di Imogiri, Bantul. Program penanganan RTLH terintegrasi di Bantul ini menangani 11 rumah di Kalurahan Wukirsari dan 6 unit rumah di Kalurahan Karang Tengah, dengan sumber pendanaan dari Dana Keistimewaan DIY.
Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau hasil penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terintegrasi yang telah selesai dibangun di Wukirsari, Imogiri, Bantul, Senin, (18/12/2023). (FotoHumasDIY)
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, program penanganan RTLH terintegrasi ini adalah program baru dari Pemda DIY untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu agar bisa memiliki rumah yang lebih layak huni. RTLH yang dimaksud memiliki kategori rumah dengan konstruksi atap, dinding, lantai, sanitasi, akses air minum, hingga luas perkapita yang tidak memadai.
Sarana dan prasarana yang turut dibangun diantaranya adalah perbaikan jalan dan talud, penyediaan air bersih, penyediaan Penerangan Jalan Umum atau PJU, pembangunan gapura lar badak dan bantuan TPS atau tempat pengolahan sampah. RTLH juga dilengkapi akses jalan selebar 2,5 hingga 3 m, dan dibangun menggunakan paving holland. Variasi dan pola warna yang dipakai adalah natural hijau dan kuning yang melambangkan warna keistimewaan.
“Sekarang kita coba untuk penanganan RTLH terintegrasi. Pemerintah punya program untuk toilet tapi kalau air tidak masuk nggak mungkin warga itu akan bikin toilet. Jadi hal-hal seperti ini menjadi bagian dari membangun kesadaran sehat bagi warga masyarakat. Ada penyediaan listrik juga dan sebagainya. Ini bisa jadi model yang perlu kita kembangkan untuk seluruh DIY,” jelas Sri Sultan Hamengku Buwono X usai mengunjungi rumah di Wukirsari, Bantul, Senin (18/12/2023).
Sri Sultan menambahkan selama ini program-program yang diselenggarakan sekedar perbaikan rumah yang kurang bagus namun belum dilengkapi sarana pemenuhan kebutuhan untuk hidup layak. Misalnya, belum ada jaringan listrik, atau pun jaringan airnya. Program RTLH integrasi ini menjadi solusi.
“Nah ini dicoba menjadi bagian integrasi membangun rumah baru, dengan fasilitasnya yang dibutuhkan untuk hidup layak,” katanya.
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan, pekerjaan 11 unit rumah di Wukirsari dilewati dengan jalan lingkungan sepanjang 660 m, talut sepanjang 229 m, penerangan jalan umum sepanjang 1030 m atau sejumlah 69 titik dengan jarak 15 m dan penanda kawasan berupa gapura lar badak sejumlah 1 unit. Dibangun pula Tempat Pengelolaan Sampah atau TPS seluas 36 m2 dengan total seluruh anggaran untuk penanganan di Padukuhan Karangasem senilai Rp 3,9 M.
Untuk 6 unit rumah di Karangtengah, dilengkapi dengan penerangan jalan umum sebanyak 16 unit, 1 unit penanda kawasan berupa gapura lar badak, dengan total anggaran senilai 1,2 m.
“Pembangunan infrastruktur di Imogiri diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi wisata masyarakat, khususnya bagi para pengrajin Kriya Kulit Tatah Sungging,” tutur Anna.
Dalginem, warga Karangtengah, Imogiri yang rumahnya masuk pada penanganan RTLH mengaku senang dengan program ini. Nenek 78 tahun yang tinggal bersama 2 cucunya ini tidak menyangka rumahnya menjadi sasaran program pemerintah. Ia mengatakan, proses pembangunan berlangsung cepat, hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja.
“Alhamdulillah, maturnuwun, rumahnya sae, ayem, tentrem (terimakasih, rumahnya bagus, jadi ayem tentrem). Sakniki langkung sae, becik. Maturnuwun sanget sampun diparingi omah sae, becik (sekarang lebih bagus, terimakasih sekai sudah diberi rumah bagus),” kata Dalginem
