Yogyakarta , suarapasar.com : Pemda DIY dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY telah saling bersinergi mengedepankan pendidikan dan pemberdayaan aparat desa. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kecakapan pengawalan keuangan desa, dalam proses membangun desa yang akuntabel.
Demikian disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya pada Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP DIY, di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (13/06/2024).
Kepala BKPP yang dikukuhkan yaitu Setyo Nugroho menggantikan Adi Gemawan, yang telah menjabat selama 2 tahun.
Sri Sultan menyebut, peningkatan kecakapan pengawalan keuangan desa ini berdampak positif pada pelaksanaan amanat Undang-Undang Desa.
“BPKP DIY tidak hanya berupaya menemukan kesalahan, tetapi lebih penting lagi, mencegahnya. Ini adalah bukti nyata dari pengendalian intern Level 3, yang telah berhasil diterapkan di seluruh wilayah DIY,” kata Sri Sultan.
Sultan juga berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY yang baru dikukuhkan ini, dapat meningkatkan apa yang telah dicapai oleh pendahulunya. Diantaranya, adalah meningkatkan usaha preventif dalam pencegahan kesalahan, dengan mengimplementasikan pengendalian intern Level 4 yang lebih terkelola dan terukur.
BPKP diharapkan pula dapat bersinergi lebih dalam dengan APIP Provinsi dan kabupaten/kota. Terutama dalam pengawasan program-program “quick wins” DIY, seperti Reformasi Kalurahan dan program Jaminan Sosial Lanjut Usia, yang tidak hanya memberikan solusi makro tetapi juga rekomendasi yang mikro, detail, dan praktis. Tentunya, untuk mewujudkan kesejahteraan yang telah kita cita-citakan bersama dalam Pancamulia.
“Dukungan dari Kepala Daerah dan Kepala OPD di seluruh wilayah DIY menjadi kunci. Sinergi dan kolaborasi, adalah fondasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” ucap Sri Sultan.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Taufik Purwanto menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X yang telah memberikan kepercayaannya sehingga terbangun kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Menjadikan Perwakilan BPKP DIY dapat berkinerja dan hadir serta memberikan manfaat bagi Pemerintah DIY dan mitra kerja.
Dalam Tahun 2024 ini, pengawalan BPKP atas Keuangan dan Pembangunan di wilayah DIY meliputi sektor-sektor strategis. Sektor ini berupa pembangunan SDM, baik pada bidang Kesehatan, Pendidikan maupun Kesejahteraan Sosial dengan melaksanakan pengawasan akselerasi penurunan stunting, dan transformasi layanan kesehatan. Juga pengawasan terkait dengan Akuntabiltas Pembangunan, dilaksanakan pengawalan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan tol, bendungan, sarana Kereta Api, Bandara, termasuk infrastruktur di kawasan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta serta evaluasi atas akuntabilitas dan kinerja Perusahaan Daerah (seperti PDAM) maupun Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
“Dalam rangka membantu pemerintahan yang baik dan bersih, perwakilan BPKP DIY melaksanakan pengawasan dengan berkolaborasi bersama Aparat Penegak Hukum di wilayah DIY. Tata Kelola Pemerintahan Daerah juga dikawal dengan mengevaluasi penerapan SPIP Terintegrasi yang juga meliputi Manajemen Risiko, Efektivitas Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Kapablitas APIP Daerah,” jelas Iwan.
