Yogyakarta, suarapasar.com : Pasca adanya pernyataan kekecewaan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memanggil Penjabat Walikota dan Sekda Kota Yogyakarta, Selasa (19/11/2024).
Sri Sultan meminta pemerintah Kota Yogyakarta segera berkirim surat atau menemui Menteri Hanif, guna menjelaskan kondisi depo sampah yang sempat memancing kemarahan Menteri Lingkungan Hidup tersebut.
Sri Sultan menyebut, seperti yang dilaporkan oleh Kota Yogyakarta, pada saat kedatangan Menteri Hanif pada Senin, (18/11/2024) jadwal pengambilan sampah belum tiba. Biasanya, sampah di Depo Mandala Krida akan diambil pada sore hari, sementara Menteri Hanif datang pada pagi hari.
“Saya tadi minta kirim surat ke Pak Menteri. Pj Walikota dan Sekda Kota bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Kotamadya. Sebetulnya pengurusan sampah itu seperti apa ya kan. Mungkin beliau kan nggak paham dan tahunya ada tumpukan saja, kan gitu,” tutur Sri Sultan.
Penjabat Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan, sesuai dengan arahan, Pemkot Yogyakarta akan segera bersurat kepada Menteri LHK untuk menyampaikan klarifikasi secara resmi. Sugeng menjelaskan, pada saat sidak tersebut dilakukan, pihaknya tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Yogyakarta.
Menurut Sugeng depo sampah seperti di Mandala Krida merupakan titik transit sementara, bukan tempat pemrosesan akhir. Ia juga memastikan, sampah di depo selalu diangkut secara rutin.
“Pak Menteri datang langsung ke lapangan secara mendadak. Kami tidak sempat memberikan penjelasan secara detail, baik terkait data real, peta jalan, maupun langkah-langkah yang sudah kami jalankan,” kata Sugeng.
Pemkot Yogyakarta juga telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah sampah. Saat ini, sekitar 170–180 ton sampah dari total 200 ton yang dihasilkan setiap hari sudah berhasil dikelola. Artinya, dari jumlah 200 ton tersebut, tersisa 20 ton yang masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, keterbatasan fasilitas pengolahan dan lahan menjadi kendala utama.
“Kami sudah bekerja sama dengan pihak swasta yang mampu mengolah sekitar 40 ton sampah per hari. Kami juga sedang mempersiapkan pemasangan incinerator baru di TPA Piyungan, yang diharapkan beroperasi pada akhir Desember, sehingga kapasitas pengelolaan bisa mencapai 200 ton per hari,” papar Sugeng.
